Apindo: Menkeu Purbaya Harus Prioritaskan Industri Padat Karya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha menilai Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.

Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto mengganti Sri Mulyani, pada Senin (8/9/2025), Purbaya dinilai memiliki banyak pekerjaan rumah, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, namun juga tenaga kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, dukungan fiskal harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menurut Bob, industri padat karya dan sektor konstruksi menjadi prioritas karena memiliki daya serap tenaga kerja tinggi sekaligus memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian.

"Ya industri-industri padat karya, industri-industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, juga sektor konstruksi yang memberikan multiplier effect yang cukup besar bagi ekonomi kita harus di-prioritaskan," tutur Bob dalam On Focus Tribunnews, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Apindo Sebut Menkeu Baru Harus Pro Pasar dan Fokus pada Penyerapan Tenaga Kerja

Ia menambahkan, dukungan terhadap sektor-sektor tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci agar insentif fiskal benar-benar efektif mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

"Itu butuh sinergi Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain bagaimana melakukan harmonisasi kebijakan," jelas Bob.

Selain itu, Bob menilai persoalan regulasi juga masih menjadi hambatan bagi dunia usaha. Meski pemerintah telah meluncurkan Omnibus Law, praktik di lapangan menunjukkan isu deregulasi masih membebani dunia industri dan berimbas pada tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Baca juga: Apindo: Menteri Keuangan Purbaya Hadapi Ujian Berat Fiskal dan Dinamika Global

"Kedua, deregulasi juga tetap harus dijalankan karena sampai saat ini walaupun sudah ada Omnibus Law tetap saja kita masih berkutat dengan isu-isu mengenai deregulasi yang menyebabkan ICOR kita tinggi dan lain sebagainya. Ini yang harus dijalankan oleh Menteri Keuangannya," ungkapnya.

Di samping itu, sangat penting figur Menteri Keuangan yang kuat dalam membangun koordinasi, bukan hanya dalam lingkungan Kemenkeu, tetapi kepala K/L hingga Presiden.

Sebagai kementerian strategis yang langsung berada di bawah Presiden, Kementerian Keuangan dituntut memiliki kemampuan koordinasi tinggi dengan kementerian perekonomian dan lembaga lainnya.

"Kemampuan koordinasinya yang harus cukup tinggi, karena Kementerian Keuangan ini langsung dibawa presiden. Bagaimana koordinasinya dengan kementerian perekonomian dan K/L yang lain itu juga membutuhkan figur yang kuat dari Menteri Keuangan yang baru," ucap Bob.