Komisi XI DPR Minta Pemerintah Jaga Iklim Usaha: Kepercayaan Investor Adalah Oksigen Ekonomi RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak meminta pemerintah melalukan penguatan stabilitas ekonomi nasional melalui sejumlah langkah strategis.

Pertama, memperkuat komunikasi dengan investor global melalui roadshow dan konferensi pers yang menyampaikan langkah konkret pemulihan serta jaminan stabilitas.

"Kedua, mempercepat reformasi struktural yang mendukung iklim usaha kondusif, kepastian hukum, serta pemerataan pembangunan sehingga akar ketidakpuasan sosial dapat dikurangi," ujar Amin Ak di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Aksi Demo Masih Berlanjut, Investor Asing Jual Saham Rp2,16 Triliun, Bagaimana Laju IHSG Hari Ini?

Ketiga, mengoptimalkan instrumen fiskal dengan memperluas perlindungan sosial serta program padat karya guna menyerap tenaga kerja dan meredam gejolak dari akar rumput.

Amin mengajak semua pihak menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat fondasi stabilitas ekonomi nasional. 

“Dengan stabilitas yang kokoh, Indonesia bisa melindungi kepentingan rakyat banyak dan mencegah munculnya ‘biaya tersembunyi’ yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, namun juga membebani generasi mendatang,” pungkasnya.

Sebab, penurunan reputasi Indonesia di mata dunia internasional bisa berdampak pada pelemahan investasi dan juga peningkatan biaya utang negara.

"Inilah kerugian terbesar yang sering tidak terlihat, tetapi nyata dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Amin. 

Terlebih Indonesia sangat membutuhkan investasi dan peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) untuk mendongkrak kapasitas produksi dan membangkitkan industry nasional.

Amin berharap, indeks stabilitas politik Indonesia di mata Lembaga pemeringkat global tiak melorot.

"Saat ini Indonesia masih berada pada level BBB/stable, sebuah status yang sangat berharga karena menurunkan biaya pendanaan negara maupun swasta," ujarnya.

Namun, jika reputasi ini menurun, maka biaya pendanaan global bagi Danantara, BUMN dan sektor swasta nasional otomatis akan meningkat, membuat daya saing ekonomi Indonesia semakin lemah.

Amin menjelaskan bahwa instabilitas sosial dan politik berpotensi menaikkan country risk premium, yang berarti investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). 

Sebagai ilustrasi, yield SUN 10 tahun pada periode stabil di akhir 2023 berada di sekitar 6,40 persen, namun ketika terjadi gejolak politik pada 2022 sempat melonjak hingga 7,80 persen. 

“Selisih 1,4 persen tersebut tampak kecil, tetapi bila dikalikan dengan portofolio utang pemerintah yang mencapai ribuan triliun rupiah, maka tambahan biaya bunga yang harus ditanggung APBN menjadi sangat besar. Kondisi ini pada akhirnya juga membebani masyarakat sebagai pembayar pajak,” jelasnya.