Menkeu Sri Mulyani Bocorkan Anggaran Belanja Pemerintah 2026 Melonjak, Paling Banyak untuk Perlinsos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2026 akan meningkat signifikan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program perlindungan sosial.

Belanja pemerintah pusat yaitu seluruh pengeluaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan oleh K/L dan non-K/L untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Komponen belanja pemerintah meliputi belanja kementerian lembaga, belanja non kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah dan dana desa.

Baca juga: PMI Manufaktur April 2025 Anjlok, Pengusaha: Akibat Efisiensi Belanja Pemerintah

Sri Mulyani menyebut, di tahun 2025 anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah mencapai Rp 1.333 triliun. Angka ini akan naik signifikan pada tahun depan.

"Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya lebih besar sekali dari mulai perlindungan sosial (perlinsos)," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI secara virtual, Rabu (13/8/2025).

Perlinsos adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, krisis ekonomi, dan dampak pandemi.

Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, termasuk bantuan tunai, bantuan pangan, dan bantuan pendidikan, yang disalurkan melalui berbagai kementerian dan lembaga. 

Sri Mulyani menyebut bahwa program perlindungan sosial yang menjadi prioritas yakni (Program Keluarga Harapan) untuk 10 juta keluarga miskin. 

Kemudian bantuan pangan atau sembako untuk 18 juta keluarga, subsidi pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

"UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi, jadi itu adalah akses kapital dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja pemerintah itu akan digunakan untuk penyediaan layanan kesehatan gratis, pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah.

"Takdir mengenai kematian kita enggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu ikhtiar kita," ungkapnya.

Bendahara negara juga menyebut bahwa belanja pemerintah digunakan untuk pendidikan melalui sekolah rakyat. 

Kemudian bidang ketahanan pangan dan energi, pemerintah akan melanjutkan subsidi pupuk bagi petani miskin, bantuan alat pertanian dan perluasan lahan. Sebab menurutnya, kedaulatan negara tidak akan tercapai tanpa kemandirian pangan dan energi.

"Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan, dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan, alsintan hingga perluasan," ujar dia.