Masa Depan Sistem Pembayaran Nasional Akan Lebih Cepat dan Saling Terhubung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa depan sistem pembayaran Indonesia di masa sekarang dan akan datang tidak lagi hanya bertumpu pada kecepatan dan efisiensi transaksi.

Ancaman serangan siber yang makin kuat, maraknya pencurian data dan meningkatnya kompleksitas fraud mendorong industri memperioritaskan aspek keamanan pertukaran data, ketersediaan infrastruktur berbagi, serta kolaborasi lintas sektor.

Bahasan ini mengemuka di acara forum tahunan Jalin CX Summit 2025 yang diselenggarakan PT Jalin Pembayaran Nusantara,  bagian dari Holding BUMN Danareksa di Yogyakarta.

Baca juga: Perusahaan Lokal Kian Diakui dalam Upaya Penguatan Keamanan Siber Nasional

Forum bertema Building Collective Readiness Against Evolving Fraud Threats in Financial Industry ini menghadirkan perwakilan regulator, lembaga keamanan siber, asosiasi fintech, perbankan, dan penyedia teknologi global untuk membahas arah baru ekosistem pembayaran nasional di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan.

Cybersecurity Ventures memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus USD 10,5 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia.

Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024, menegaskan tingginya intensitas serangan terhadap sektor digital nasional.

Sementara itu, IBM Cost of a Data Breach 2024 melaporkan rata-rata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai USD 3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama.

Lonjakan risiko siber ini menyoroti urgensi tata kelola dan standar keamanan yang solid dalam sistem pembayaran. Ke depan, tantangan sistem pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membangun trust publik agar ekosistem digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan pelindungan data masyarakat.

Saat membuka Jalin CX Summit 2025, Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Farida Peranginangin menyatakan, regulasi Bank Indonesia (BI) tidak sekadar mengatur, tetapi juga menjadi katalis bagi inovasi digital di sektor pembayaran.

“Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” kata Farida.

BI menghadirkan regulatory sandbox sebagai sarana bagi perbankan, fintech, dan penyedia teknologi untuk menguji model bisnis baru secara terukur sebelum diterapkan secara luas. 

Menurutnya, pendekatan ini akan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sambil memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat.

Isu Ketahanan Siber

Isu ketahanan siber menjadi perhatian serius BSSN di Jalin CX Summit 2025. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas bilang, ancaman terhadap sektor keuangan terus berkembang.

Ia menekankan urgensi implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2023, yang mencakup delapan area fokus yakni tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan & ketahanan, pelindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi, peningkatan kapabilitas, kebijakan keamanan siber, dan kerja sama internasional.