Distribusikan 6 Ton Beras untuk Pasar Murah di Madiun Jatim, Polri: Jaga Stabilitas Harga Pangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat perannya dalam pengendalian inflasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) di Lapak Kampir, Kelurahan Kanigoro, Kota Madiun, Jawa Timur pada Jumat (8/8/2025).

Kegiatan yang bekerja sama dengan Perum Bulog dan Pemerintah Kota Madiun itu menyediakan ribuan paket kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi warga.

Madiun merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Baca juga: Ombudsman: Oplos Beras Itu Praktik yang Lazim, Lumrah Terjadi Sejak Dulu

Acara dihadiri oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen (Pol) Prof Dedi Prasetyo bersama Wali Kota Madiun Maidi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan itu, Dedi mengungkapkan, secara nasional Polri telah menyalurkan 310,25 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di empat wilayah, termasuk enam ton di Kota Madiun.

“Ini wujud kebijakan Kapolri mendukung pemerintah melalui sinergi strategis dengan Bulog. Harapannya, kerja sama ini terus terjalin di seluruh kota dan kabupaten untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengawasi distribusi, dan memastikan pasokan bahan pokok penting,” ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025). 

Stabilitas pangan adalah kondisi di mana pasokan, harga, dan akses terhadap bahan pangan tetap terjaga secara konsisten dan merata, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Di Madiun, pasar murah dilaksanakan dengan skema 500 kupon yang dapat ditukar dengan paket komoditas terjangkau, antara lain beras medium SPHP Rp55.000 per 5 kilogram, gula premium Rp16.500 per kilogram, dan MinyaKita Rp15.500 per liter. 

Pada hari pertama, realisasi penjualan mencapai 250 kemasan beras, 130 kilogram gula, dan 150 liter minyak.

Pasar murah adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar biasa. 

Tujuannya adalah membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga.

Selain menekan inflasi, GPM juga diintegrasikan dengan pembangunan Sentra Pangan dan Pusat Layanan Gizi (SPPG) yang menyasar kelompok rentan. Upaya ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Antusiasme warga terlihat dari habisnya seluruh kupon yang disediakan. Puncak GPM secara nasional dijadwalkan berlangsung serentak pada 13–14 Agustus 2025.

“Kolaborasi Polri, Bulog, dan pemerintah daerah tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga membangun ketahanan pangan jangka panjang,” kata Dedi.