Kritik Permendag 8 yang Bikin Industri Tekstil Rontok, Wamenaker Noel Ngaku Dipelototi Kemendag

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengaku mendapat sorotan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) setelah mengkritik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024  tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Regulasi ini menjadi sorotan karena dianggap membuka celah masuknya barang impor murah yang mengancam industri dalam negeri, terutama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pria yang akrab disapa Noel itu mengungkap kritiknya terhadap Permendag tersebut berdasarkan informasi dari para pelaku usaha.

Menurut para pelaku usaha, kebijakan itu menjadi penyebab anjloknya industri tekstil di dalam negeri.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Relaksasi Impor 10 Komoditas

"Kemarin saya mengkritik Permendag Nomor 8/2024. Akhirnya, alhamdulillah, walaupun saya dipelototin Kementerian Perdagangan, karena kok Wamenaker lancang sekali ya ngomong Permendag 8, akhirnya alhamdulillah itu direvisi," kata Noel dalam acara Dewas Menyapa Indonesia yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Auditorium BRIN, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

Noel menyebut, usai kritik tersebut, Permendag 8/2024 memang direvisi. Namun, menurut pengusaha, revisi itu belum menyentuh seluruh persoalan.

Permendag 8/2024 disebut masih menyisakan peroalan bagi industri lainnya selain tekstil.

"Tapi ternyata dibelah doang. Tadi saya dapat informasi dari pelaku usaha juga, permendag itu ngebelah doang. Ya memang industri tekstilnya aman, tapi kami, yang industri kami ini, yang padat karya gimana nih? Katanya," ujar Noel.

Menanggapi keluhan itu, Noel berjanji akan meneruskan suara para pengusaha ke Kemendag agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada sektor industri secara menyeluruh, terutama yang bersifat padat karya.

Noel memandang bahwa dirinya yang kena sorot Kemendag karena mengkritik Permendag 8 sebagai budaya kolaborasi yang tidak jujur.

"Kita diwariskan dengan persoalan-persoalan yang tidak ada habisnya. Budaya korupsi, budaya kompetisi yang tidak sehat, kolaborasi yang tidak jujur. Bagaimana kalau pejabatnya juga ikut dalam permainan itu?" ucapnya.

Sebagai informasi, Pemerintah resmi merelaksasi kebijakan dari 10 komoditas. Ini memungkinkan impornya dipermudah.

Penetapan relaksasi tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Satya Bhakti Parikesit.

Komoditas pertama yang mendapatkan relaksasi adalah produk kehutanan. Ada 441 HS yang direlaksasi.

Budi menjelaskan bahwa produk kehutana ini sebenarnya lebih banyak ke produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku.