Sabtu, 4 Oktober 2025

Anggota Komisi XI DPR Minta Laporan Keuangan Danantara Dibuka Ke Publik

Danantara adalah badan pengelola investasi strategis milik pemerintah Indonesia yang dipimpin Rosan Roeslani.

Istimewa
TRANSPARANSI KEUANGAN DANANTARA - Anggota Komisi XI DPR RI Melchia Markus Mekeng. Dia meminta laporan keuangan konsolidasi BPI Danantara dibuka ke publik. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mendukung keterbukaan laporan keuangan konsolidasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada publik.

Danantara adalah badan pengelola investasi strategis milik pemerintah Indonesia yang dipimpin Rosan Roeslani dan diawasi oleh mantan-mantan presiden RI, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Danantara juga digadang sebagai versi Indonesia dari Temasek Holdings (Singapura) atau Khazanah Nasional (Malaysia), dengan harapan menjadi pemain global dalam investasi strategis.

Komisi XI DPR sendiri memiliki ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Menurut Melchias Markus Mekeng, langkah keterbukaan penting untuk memperkuat transparansi dan integritas Danantara sebagai lembaga investasi Pemerintah

"Saya kira tidak masalah jika laporan keuangan Danantara dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengetahui laporan keuangan tahunannya. Ini sangat positif untuk integritas Danantara," ujarnya di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Mekeng sendiri adalah politisi senior Golkar di DPR yang mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, yang mencakup wilayah Flores, Alor, dan Lembata.

Selain transparansi, Mekeng juga menekankan pentingnya investasi yang masuk ke Danantara difokuskan pada proyek-proyek strategis di dalam negeri, yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Menurut Mekeng, setiap investasi yang masuk harus melalui proses due diligence atau penilaian menyeluruh terhadap perusahaan atau aset sebelum pengambilan keputusan penting.

"Pekerjaan proyek tentu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ini bisnis, jadi perlu tim yang kuat dan mampu menganalisis secara mendalam proyek-proyek yang akan dijalankan, seperti di sektor perumahan,” tambahnya.

Baca juga: Firnando Ganinduto: RKAP Danantara 2025 Harus Transparan dan Berorientasi pada Rakyat

Anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2004 ini akan mengawasi semua proses investasi yang masuk di Danantara. Dia juga berharap Danantara bisa segera merilis laporan keuangannya ke publik.

Ketua Danantara Positive Watchdog, Ahmad Deni Daruri sebelumnya mendorong Danantara segera mempublikasikan laporan konsolidasi keuangan tahunannya.

Kata Deni, pada Juli ini, menjadi waktu yang tepat bagi Danantara untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Wamen Merangkap Komisaris Berisiko Terjerat Kasus Korupsi

"Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar internasional. Jika ingin meniru Temasek, harus dimulai dari keterbukaan," kata Deni

Temasek, kata Deni, secara jelas memisahkan antara aset milik negara dan aset komersial, serta menunjukkan bagaimana dividen dikembalikan kepada masyarakat.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved