Firnando Ganinduto: RKAP Danantara 2025 Harus Transparan dan Berorientasi pada Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025 harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada sektor-sektor produktif. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN dan jajaran Direksi Danantara.

“RKAP Danantara tidak cukup hanya disampaikan satu kali dalam setahun. Kami mendorong agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala, agar Komisi VI memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan,” tegas Firnando.

Ia menambahkan bahwa laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.

“Transparansi dan akuntabilitas landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya,” ujar Firnando.

Lebih jauh, politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa keberadaan Danantara harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak cukup hanya membenahi struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga harus membawa manfaat sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat.

“Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik,” ucapnya.

Baca juga: Firnando Ganinduto Usul Percepat Pengesahan RUU Perlindungan Konsumen demi Kepastian Hukum

Firnando juga menyoroti pentingnya hasil konsolidasi dan rekonsiliasi Danantara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius tidak akan tercapai tanpa peran aktif dan strategis BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Ia mengapresiasi penjelasan Direktur Utama Danantara, Doni Oskaria, mengenai rencana kerja Danantara di 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan. Namun, Firnando menegaskan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.

“Saya apresiasi pemaparan Pak Doni, tapi saya ingin tekankan: program yang sudah dicanangkan harus dikawal dan dipantau terus progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tapi hilang pengawasan di tengah jalan,” ujar Firnando.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR guna memastikan bahwa program strategis Danantara mampu memberikan dampak nyata dan positif bagi bangsa dan negara.

“Kami tahu jajaran Kementerian BUMN dan Danantara adalah orang-orang profesional dan berpengalaman. Tapi keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat,” pungkas Firnando. (*)

Baca juga: Firnando Ganinduto Soroti Isu Beras Oplosan dan Permendag Nomor 8 di Raker dengan Kemendag