Ekonom: Sederhanakan Sertifikat Perizinan untuk UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengkritik banyaknya sertifikat perizinan usaha yang harus dimiliki para pelaku mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. 

Dia berpendapat pemerintah semestinya mempermudah dan menyederhanakan sertifikat perizinan bagi pebisnis UMKM. 

“Izin, habis itu izin halal, habis itu izin lagi. Ternyata izinnya banyak banget sertifikatnya. Menurut saya, kenapa enggak UMKM itu apa saja yang dibutuhkan, yang ngurus satu saja,” kata Aviliani di acara diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk  “Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan” di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dia mengatakan, Pemerintah memiliki opsi mempermudah birokrasi perizinan usaha UMKM menjadi lebih efisien.

“Jadi menurut saya, kita itu 'kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah itu' jangan dilakukan lagi. Harus dibalik,” kata AViliani.

Aviliani menyebut perizinan dan sertifikasi ke UMKM ini tidak sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar semua hal dipercepat. 

“Jadi mungkin ini juga perlu, karena kalau Pak Prabowo itu keinginannya cepat-cepat, tapi ternyata dalam proses perizinan juga enggak segampang itu. Jadi ini saya rasanya juga satu masukan yang sudah dilakukan,” kata dia.

Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik mengatakan, sektor UMKM membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik mengatakan, strategi pemerintah agar UMKM terutama kelompok ultramikro dan mikro naik kelas adalah menciptakan ekosistem yang sehat. 

Menurut dia pendekatan parsial pada pemberdayaan UMKM tidak membawa dampak maksimum.  “Jika pendekatannya parsial, hanya pembiayaan atau pelatihan saja, itu kurang tepat. Terbatas pada pemasaran atau modal saja juga tidak pas,” ujar dia.

Baca juga: Kisah Sukses UMKM Kuliner Kurma yang Tumbuh Bersama Rumah BUMN BRI Jakarta

Cara lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM adalah memudahkan perizinan. 

Perizinan ini menurut dia penting untuk memperkuat pemasaran, mengurus sertifikasi hingga mendapatkan fasilitas permodalan. 

Menurut Riza, hingga kuartal II/2025 sudah diterbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian total akumulasi penerbitan NIB dari 2021 sampai saat ini sudah mencapai 12,98 juta atau mencapai 83,72 persen dari target RPJMN 2025-2029. 

“PT PNM (Permodalan Nasional Madani) mendukung percepatan NIB. Hingga kini  total jadi 12,98 juta pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Dengan NIB maka UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi sertifikasi halal gratis, mendapatkan akses pembiayaan, dan seterusnya,” ujarnya. 

Baca juga: 66 Ribu UMKM di Sumatera Utara Dapat Penjaminan Saat Mengakses KUR dari Perbankan

PT PNM sebagai perusahaan pembiayaan mikro milik negara, berhasil memfasilitas penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. 

Riza mengatakan UMKM juga membutuhkan sertifikat standar nasional Indonesia (SNI), tapi mayoritas UMKM Indonesia masih sulit mendapatkan sertifikat ini. 

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra mengatakan pihaknya menargetkan penyaluran pembiayaan ultra mikro atau UMi pada 1,47 juta debitur sebesar Rp9,4 triliun.

Dari target tersebut, total penyaluran pembiayaan ultra mikro selama semester I 2025 mencapai Rp3,79 triliun dengan total debitur sebanyak 745.653 orang, atau 50,7 persen dari target 2025. 

PT PNM dan PIP menandatangani perjanjian pembiayaan ultramikro dengan plafon Rp2,5 triliun. 

 “Sampai akhir tahun sebenarnya sudah ada pipeline-nya. Pencairan ini kan tidak sekaligus. Misalnya dengan penyalur PNM, bulan kemarin Rp2 triliun. Itu kan cairnya misal 40% tahap pertama, kemudian 40% tahap kedua, lalu ada tahap ketiga, ujar Ismed. 

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan satu kunci pemberdayaan pengusaha ultramikro yang dilakukannya adalah rekayasa sosial dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha, bukan sekadar menyediakan akses permodalan. 

Rekayasa sosial ini penting karena alam pikir masyarakat, terutama di pedesaan perlu didukung untuk agar lebih percara diri berani mengambil keputusan menjadi pengusaha, termasuk menghadapi risikonya. 

“Rekayasa sosial untuk pemberdayaan semacam ini ada di kelompok nasabah. Saat ini ada sekitar 920.000 kelompok nasabah PNM Mekaar. Nasabah yang kami biayai ada yang belum pernah sekalipun menjalani usaha,” ujar dia.