Aplikasi SPBE Prioritas Sederhanakan Layanan Publik oleh ASN
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Peruri meneken kerjasama penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, dan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Melalui pendekatan digital, layanan tersebut kini dapat berjalan lebih cepat, lebih mudah ditelusuri, dan langsung terhubung dengan sistem informasi ASN nasional.
Baca juga: Kunjungi SPBE Rewulu di Bantul DIY, Mendag Budi Cek Ketepatan Takaran Gas Melon
"Transformasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan," ungkap Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti dikutip Selasa, 22 Juli 2025.
Farah menjelaskan, kerja sama ini juga diyakini akan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Farah menambahkan, kerja sama ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen.
“Selaku pihak yang ditunjuk sebagai GovTech Indonesia, Peruri hadir untuk mendukung digitalisasi layanan publik pemerintah melalui solusi yang aman, andal, dan terintegrasi,” ungkap Farah.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, kerjasama ini untuk memberikan dampak nyata bagi kemajuan ASN di Indonesia dan mendorong pertumbuhan transformasi digital secara berkelanjutan.” tuturnya.
Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Selain memperkuat fondasi digital di sektor aparatur negara, kerja sama ini juga berkontribusi terhadap visi besar Indonesia menuju pemerintahan digital yang terpadu, tepat guna dan berkelas dunia. (tribunnews/fin)
Wamen BUMN Kartika Sebut Lebih dari 220 Juta Masyarakat Indonesia Telah Terhubung ke Internet |
![]() |
---|
Kembali ke Akar: Merajut Ulang Relasi Manusia, Lingkungan, dan Kota |
![]() |
---|
Modus Dua ASN Nabire Korupsi Dana Perjalanan Dinas Fiktif, Rugikan Negara Hampir Rp900 Juta |
![]() |
---|
Kemendiktisaintek Terapkan WFA, Pegawai Wajib Respons Panggilan Kerja Maksimal 15 Menit |
![]() |
---|
3 Sosok dan Nama Korban Tewas saat Gedung DPRD Makassar Dibakar Pendemo: Ada Wanita hingga Pejabat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.