Menteri Ara Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp49,85 Triliun untuk Bangun Rumah dan Benahi Kawasan Kumuh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajukan usulan anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2026 menjadi Rp 49,85 triliun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, ingin meningkatkan jumlah unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Berdasarkan pagu indikatif 2026 yang diberikan kepada pihaknya sebesar Rp 1,82 triliun. Dia meminta perlu adanya tambahan sebesar Rp 48,02 triliun.

Baca juga: Menhub Dudy Tegaskan Usulan Anggaran Rp 13,25 Triliun Tahun 2026 untuk Perkuat Layanan Perintis 

“Dari usulan anggaran tersebut, sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37 persen diusulkan untuk anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan target 2 juta unit,” ujar Maruarar di DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Sedangkan, usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp 4,3 triliun atau 8,63 persen dari total usulan anggaran 2026 digelontorkan untuk program di luar BSPS. Nilai tersebut naik Rp 840 miliar atau 24,27 persen dari anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 3,46 triliun.

“Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026,” ucap Maruarar.

Maruarar menuturkan, dari usulan tambahan anggaran tersebut Kementerian PKP bakal menghasilkan pembangunan 2.052.822 unit hunian dan penanganan kawasan kumuh sebanyak 225 unit.

Sehingga tetap diperlukan langkah-langka kreatif untuk mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

“Melalui pembiayaan rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” tutur Maruarar.