Belanja Online Kian Populer, Perlindungan Hak Konsumen Dinilai Harus Menjadi Prioritas

Menurutnya, tindakan penegakan hukum harus dibarengi dengan kampanye edukatif agar masyarakat memahami bahaya produk ilegal serta pentingnya membeli produk yang sah.

Ia menambahkan, “Banyak pelaku usaha kecil sangat terbantu dengan kehadiran marketplace. Konsumen juga diuntungkan dari sisi harga dan pilihan. Namun, tetap diperlukan ketelitian dan kesadaran tinggi agar tidak menjadi korban penipuan atau pembelian produk ilegal.”

Dari sisi konsumen, daya tarik belanja online tak bisa dipungkiri.

Terdapat lima alasan utama yang mendorong pertumbuhan transaksi digital, yakni kemudahan akses, ragam produk yang luas, efisiensi waktu, transparansi melalui ulasan pengguna, dan fleksibilitas waktu belanja. Semua ini mendorong adopsi e-commerce di Indonesia semakin meningkat.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan kalau pada 2023, terdapat sekitar 58,6 juta pengguna e-commerce di Indonesia. 

Angka ini diprediksi akan naik menjadi lebih dari 99 juta pengguna pada 2029.

Dengan potensi sebesar itu, ekonomi digital menjadi salah satu sektor strategis yang mendukung pertumbuhan nasional.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut harus diiringi investasi negara dalam bentuk sistem pengawasan dan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen.

Tanpa itu, platform digital bisa menjadi ruang rawan yang disusupi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Ronny menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kalau marketplace bukan hanya menawarkan kemudahan, tapi juga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

 "Marketplace seharusnya menjadi pasar yang menyenangkan, bukan justru menjadi ladang kekhawatiran," katanya.