Prabowo: Pembangunan Infrastruktur Akan Libatkan Swasta, Tak Bisa Hanya Andalkan PMN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya akan melibatkan peran besar sektor swasta dalam negeri dan luar negeri. 

Prabowo mengkritik ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada penyertaan modal negara (PMN), dan menyatakan perlunya efisiensi serta profesionalitas dalam proyek-proyek strategis nasional.

Prabowo menekankan, pemerintahannya berkomitmen menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berorientasi hasil.

“Saya percaya peran negara sangat penting untuk intervensi sosial mengatasi kemiskinan, kelaparan, pendidikan."

"Tapi di bidang konstruksi fisik, swasta sering kali lebih modern, lebih efisien, dan bisa kerja tepat waktu,” kata Prabowo saat menutup Konferensi Infrastruktur Internasional di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025). 

Menurutnya, banyak BUMN masih bekerja tanpa urgensi dan efisiensi.

Prabowo menyindir kecenderungan sejumlah BUMN yang tidak mempermasalahkan keterlambatan atau pembengkakan anggaran karena merasa akan selalu diselamatkan melalui PMN.

"Sering BUMN merasa kalau dia lambat, boros, tidak apa-apa karena nanti ada Menteri Keuangan kasih PMN, PMN, PMN. Apa ini PMN?” sindir Prabowo.

Prabowo menyatakan paradigma ini harus diubah. Ia menginginkan kerja sama infrastruktur yang sehat dan adil, di mana negara juga ikut menanamkan dana secara nyata, bukan hanya minta saham kosong dari investor.

"Kalau sekarang kita ajak kerja sama dengan swasta atau asing, pemerintah akan ikut serta. Tapi dengan uang yang ril, bukan minta saham kosong,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan, peran pemerintah bukan dilepaskan sepenuhnya dalam pembangunan. Namun justru diarahkan pada fasilitasi regulasi dan dukungan fiskal. 

Baca juga: Soal Kawasan Transmigrasi, Prabowo Tekankan Pembangunan Infrastruktur Berdampak Langsung ke Ekonomi

Ppemerintah akan aktif menyederhanakan perizinan dan mempercepat pengadaan lahan, agar investasi infrastruktur berjalan tanpa hambatan birokratis.

"Kami ingin investasi infrastruktur dibantu, diamankan, dijaga. Tidak boleh ada gangguan pada rencana besar pembangunan nasional,” ucapnya.

Prabowo menyinggung pembentukan pusat layanan infrastruktur dan penyederhanaan sistem perizinan sebagai bagian dari reformasi besar di awal pemerintahannya. 

Menurutnya, dengan efisiensi yang sudah dilakukan sejak bulan-bulan pertama, pemerintah kini memiliki cadangan kas yang cukup untuk ikut serta dalam investasi nyata.

Baca juga: Hingga 2029, Kementerian PU Incar Rp753,11 Triliun dari Swasta untuk Bangun Infrastruktur