Kewalahan Mengelola, Tingkat Hunian Terus Turun, Pengusaha Menyerah Akhirnya Jual Hotel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) Sutrisno Iwantono mengungkap ada banyak hotel yang dijual di e-commerce atau secara online.

Menurut dia, itu akibat dari para pengelola kesulitan mengurus hotel mereka karena industrinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. 

"Kalau kita lihat angka-angka di OLX atau di aplikasi lain, itu yang jualan hotel itu sudah sangat banyak sekali," kata Sutrisno dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Mayoritas Pengusaha Hotel di Jakarta Berpotensi PHK Pekerjanya, Karyawan Kontrak Paling Terancam

"Kalau hotel itu dijual kan artinya mereka kesulitan untuk mengelola. Itu bisa dicek sekitar hari ini di OLX itu berapa angkanya," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews di situs olx.co.id, selama 7 hari ke belakang ada 12 hotel di Jakarta yang dijual.

Lokasinya beragam, ada yang di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Selatan. Harga yang ditawarkan juga bermacam-macam. Termahal ada di angka Rp 800 miliar.

Adapun saat ini industri hotel sedang berjuang melawan penurunan tingkat hunian.

Berdasarkan survei terbaru BPD PHRI DK Jakarta, 96,7 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan tingkat hunian pada triwulan pertama tahun 2025.

Faktor utama penurunan hunian ini karena berkurangnya segmen pasar pemerintahan akibat pengetatan anggaran yang diterapkan.

Sebagaimana diketahui, pasar pemerintahan menjadi andalan hotel-hotel di Jakarta, di mana kontribusinya sekitar 20 hingga 40 persen pada pendapatan.

Baca juga: Nyaris 100 Persen Hotel di Jakarta Alami Penurunan Tingkat Hunian, Karyawan Terancam Kena PHK

"Jadi kalau itu turun, katakan 50 persen, berarti turunnya sekitar 20 persenan. Jadi signifikan kontribusi dari pemerintah dalam pendapatan hotel itu," ujar Sutrisno.

Faktor berikutnya yang menyebabkan tingkat hunian hotel di Jakarta menurun pada triwulan I 2025 adalah kenaikan biaya operasional.

Ia mencontohkan tarif air dari PDAM yang naik hingga 71 persen dan kenaikan harga gas hingga 20 persen.

"Soal PDAM ini kami sudah bersurat kepada Gubernur DKI sebelum Pak Pramono. Pada waktu itu masih penjabat sementara. Itu kami sampaikan, tapi memang sampai sekarang ini belum ada respon," ujar Sutrisno.

Faktor berikutnya adalah kerumitan regulasi dan banyaknya sertifikasi yang harus dipenuhi.