Kementerian PU Sebut Biaya Pembangunan Satu Sekolah Rakyat Baru Mencapai Rp 100 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan pembangunan satu Sekolah Rakyat baru bisa mencapai sekitar Rp 100 miliar.

Pembangunan sekolah baru ini direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027, yang masuk dalam tahap kedua program Sekolah Rakyat.

Sementara pada tahap pertama, pemerintah saat ini sedang fokus merenovasi 65 sekolah yang sudah ada untuk disulap menjadi Sekolah Rakyat dan bisa dipakai pada tahun ajaran 2025/2026.

"Ini kan renovasi yang tahap satu bukan bangun baru. Nanti baru tahap dua itu yang ada pembangunan baru," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat, Maulidya Indah Junica, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Sebanyak 5.000 Calon Siswa Sudah Daftar Sekolah Rakyat, Begini Cara Daftarnya

Maulidya yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu mengatakan bahwa nantinya setiap tahun akan dibangun 100 Sekolah Rakyat.

Dana untuk pembangunan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun belum bisa menyebutkan angka pasti, Maulidya memperkirakan pembangunan satu sekolah bisa menghabiskan dana sekitar Rp 100 miliar.

"Ya sekitar (Rp 100 miliar) karena kan bukan hanya membangun. Ada pemetaan lahan, ada mebelnya. Jadi masih exercise semua," ujarnya.

Ia mengatakan anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat saat ini sedang dalam proses revisi dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Sekolah Rakyat akan dirancang menjadi asrama, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Selain ruang belajar, fasilitas penunjang seperti perpustakaan juga akan tersedia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kesiapan renovasi Sekolah Rakyat sudah mencapai 50 persen. Pada bulan ini proses renovasi akan dimulai.

Sejauh ini, kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, sudah ada 280 Kabupaten-Kota yang mengajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan sudah memenuhi syarat.

Namun, nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat untuk kemudian menentukan daerah-daerah mana yang bisa diikutkan dalam tahap pertama hingga titik-titik lokasi yang bisa dibuka untuk proses belajar-mengajar di tahun ini.

"Yang sudah pastikan 53, sekarang ada 80 lagi lebih yang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah jika gedung-gedung yang direvitalisasi atau butuh renovasi itu layak untuk dipergunakan proses belajar-mengajar, maka tentu akan kita pertimbangkan untuk dimulai tahun ini pula," ucapnya.

Gus Ipul merinci soal persyaratan lahan yang bisa digunakan untuk menjadi Sekolah Rakyat. Adapun desain terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum mengharuskan agar lahan yang digunakan minimal 7 hektare.