Rencana Pelonggaran TKDN Dikhawatirkan Bisa Hilangkan Lapangan Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai senjata untuk menegosiasikan tarif impor dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Namun Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Rhenald Khasali khawatir rencana ini akan memperkecil lapangan kerja.

"Belajar dari Covid-19 saat kita mengandalkan barang impor. Saat tempat produksi bahan baku obat tutup, lockdown dan kalau sudah begitu suplainya nggak datang, kapalnya nggak datang. Karena itulah maka perbincangan mengenai TKDN ramai lagi setelah Covid-19," kata Rhenald, dilansir dari YouTube pribadinya, Jumat (2/5/2025).

Dia berpendapat, TKDN harus dipertahankan pada sektor-sektor penting.

"Ini adalah sektor yang konsumsi cukup besar di Indonesia. Jadi kalau kita buka begitu saja, maka barang impor akan masuk, lapangan pekerjaan hilang," kata dia.

"Kapabilitas kita dalam menghasilkan keterampilan untuk memproduksi yang lebih jauh, ini akan hilang," ungkapnya.

Ia menerangkan, jika keterampilan hilang,] industri tidak akan mampu bersaing. Dia khawatir 25-30 tahun lagi Indonesia akan kehilangan potensi industri dan harus kembali memulai dari awal.

"Jadi kita tidak konsisten dalam membangun industri akhirnya. Jadi disinilah ketika kita bicara tentang TKDN, kita harus memilah-milah pada industri mana," ucap Rhenald.

Baca juga: Moeldoko Minta Aturan TKDN untuk Industri Panas Bumi Lebih Fleksibel

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara besar yang harusnya ikut terlibat dalam global supply chain dan pembangunan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

Baca juga: Wamenkomdigi: Soal TKDN Handphone Masih Tunggu Hasil Negosiasi dengan AS

"Kita penduduknya sangat besar, marketnya sangat besar. Jadi kita harus melatih diri supaya bisa terlibat dalam global supply chain dan pembangunan ekonomi harus bisa creating jobs," ungkap guru besar Fakultas konomi UI tersebut.