APBN Maret 2025 Defisit Rp104,2 Triliun, Sri Mulyani: Jangan Panik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akhir Maret 2025 tercatat defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN akhir Maret ini dirancang Rp 616,2 triliun.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang APBN tahun 2024 yang sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa keseimbangan primer akhir Maret surplus Rp 17,5 triliun. Menurutnya ini posisi cukup baik.

Baca juga: Konferensi Pers APBN Maret 2025 Dipantau Orang Istana, Sri Mulyani Lempar Senyum

"APBN 2025 didesain melalui undang-undang 62 tahun 2024 didesain dengan keseimbangan primer negatif Rp 63,3 triliun. Jadi kalau ini masih positif ini hal yang bagus. Tapi nanti kalau melihat defisit jangan panik, karena memang didesainnya adalah defisit primary balance Rp 63,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Bendahara negara merincikan, pendapatan negara sampai akhir Maret 2025 mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan dari pajak, tercatat sebesar Rp 322,6 triliun. Sedangkan untuk penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp 77,5 triliun.

"Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 115 triliun, melonjak dibandingkan tahun ini di Februari Rp 76,4 triliun. Kenaikan ini signifikan untuk 1 bulan. Jadi secara total pendapatan negara Rp 516,1 triliun itu adalah 17,2 persen dari target tahun ini," papar Sri Mulyani.

Sementara belanja negara hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 620,3 triliun. Belanja pemerintah sebesar Rp 413,2 triliun atau 15,3 persen terhadap total belanja tahun ini. Serta belanja Kementerian lembaga senilai Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen.

"Jadi yang menarik di dalam tabel postur akhir Maret baik pendapatan negara dan belanja negara, kedua-duanya terhadap persentase target pendapatan dan belanja adalah di 17 persen. Ini hal yang relatif tentu menggambarkan kecepatan yang relatif sama," jelas dia.