Diplomat Negara BRICS Kumpul di Brasil Bahas Strategi Tangkis Perang Dagang Trump, Ada Menlu Sugiono

TRIBUNNEWS.COM – Di tengah memanasnya perang dagang akibat tarif impor AS, Para menteri luar negeri dari negara-negara koalisi ekonomi dunia BRICS menggelar pertemuan Ministers' Meeting (FMM).

Pertemuan anggota negara BRICS digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (28/4/2025).

Adapun pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dari 11 negara anggota BRICS yang baru diperluas.

Diantaranya Menlu dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran dan Indonesia yang diwakili menlu Sugiono.

Pertemuan ini digelar selama dua hari, sebelum anggota BRICS menghadiri pertemuan tingkat tinggi (KTT) 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 6–7 Juli 2025 di Rio de Janeiro.

Dalam pertemuan itu, 11 negara dilaporkan menyerukan kerja sama yang lebih erat untuk menghadapi perang dagang yang dipicu tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Para menteri sedang merundingkan deklarasi untuk menegaskan kembali sentralitas, negosiasi perdagangan multilateral sebagai poros utama tindakan dalam perdagangan," kata Duta Besar Brasil Mauricio Lyrio, dikutip dari Reuters.

"Mereka akan menegaskan kembali kritik mereka terhadap tindakan sepihak dari mana pun, yang telah menjadi posisi lama negara-negara BRICS." imbuhnya.

Kerjasama diserukan sebagai komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada kebijakan perdagangan negara besar seperti AS.

Terlebih beberapa waktu lalu Trump memberlakukan tarif impor tinggi terhadap ratusan negara, termasuk China yang dikenai tarif impor sebanyak 145 persen atas ekspornya ke AS.

Baca juga: BRICS Perkuat Jejaring Pendidikan dan Kolaborasi Internasional

Bahkan sebelumnya Trump Juga mengancam akan mengenakan tarif hingga 100 persen kepada negara-negara BRICS jika mereka dinilai melemahkan dolar AS.

Lebih lanjut selain membahas isu ekonomi, selama pertemuan itu para Menlu BRICS turut membahas sejumlah isu lainnya.

Seperti isu perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global.

Serta peran negara-negara berkembang dalam penguatan multikulturalisme agar dapat mengatasi masalah perdagangan global.

Agenda pertemuan dijadwalkan berlanjut hingga Selasa waktu setempat.