Wamentan Bantah Ada Impor Besar-besaran Jika Aturan Kuota Dihapus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas tidak akan mengancam kelangsungan industri pertanian dalam negeri.

Dia mengatakan, penghapusan sistem kuota impor untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional. Kebijakan tersebut tidak berarti membuka keran impor secara besar-besaran.

"Bukan berarti kemudian impor besar-besaran, semua diimpor, bukan! Tetap harus melindungi produksi dalam negeri untuk komoditi pangan, komoditi teknologi, komoditi pakaian, komoditi apapun, tetap produksi dalam negeri akan diprioritaskan," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan, Indonesia masih memiliki fokus utama untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Kuota impor yang akan dihapus hanya terbatas pada sektor tertentu.

"Maksudnya gini, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor."

"Tidak usah ada pihak tertentu yang dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Menurut Pak Presiden itu tidak adil," kata Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor tidak akan mematikan industri dalam negeri.

Bahkan, sektor pertanian dalam negeri terus didorong untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat daya saing industri nasional.

Dengan sistem impor yang lebih terbuka, kata dia, harga komoditas pangan seperti daging yang mengandung protein tinggi berpotensi menjadi lebih terjangkau.

Terkait skema pelaksanaan, Sudaryono menyebut bahwa industri akan dapat mengimpor langsung sesuai kebutuhan tanpa perantara kuota yang selama ini dimonopoli dan diperuntukkan ke segelintir kelompok.

Baca juga: Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus, Bapanas: Supaya Dibuka Seluasnya, Jangan 1-2 Perusahaan Saja

"Yang dimaksud dengan tidak ada kuota itu maksudnya jumlah volume yang harus kita impor tidak boleh lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu.," ujarnya.

"Volume yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan neraca komoditi boleh diimpor, volume itu bisa diimpor oleh siapa saja, tidak lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu lagi," kata dia.

Hal tersebut dilakukan supaya lebih adil dan tidak ada lagi praktik monopoli dengan pemberian kuota kepada orang-orang tertentu.

Kementerian Pertanian memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Baca juga: Soal Penghapusan Kuota Impor, Ekonom Wijayanto Samirin: Akhiri Kelangkaan Barang

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menghapus kuota impor, terutama untuk komoditas yang menyangkut kebutuhan pokok seperti daging.