Tanggapi Rencana Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI Usulkan Penerapan Tarif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan dukungannya pada rencana Presiden Prabowo Subianto menghilangkan kuota impor, yang selama ini ditenggarai menjadi permainan para pencari fee impor.

"Menurut saya keputusan presiden untuk membuka impor itu bagus, ada efek bagusnya," kata Firnando kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Namun, ia menekankan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian pada dampak dari pembukaan keran impor untuk komoditas yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri atau produk asli.

"Pemerintah arus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga," ungkapnya. 

Ia mengimbau, untuk menjaga pasar lokal, ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan atas beberapa komoditas tertentu.

"Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Karena dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi pemerintah Indonesia," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan. 

"Justru itu yang kita harapkan nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, kepentingan produksi dalam negeri itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul," jelas dia.

Baca juga: Penghapusan Kuota Impor Diklaim Untungkan Masyarakat dan Tidak Rugikan Industri Lokal

Prabowo ingin membuka keran impor daging dan komoditas lainnya sebebas-bebasnya di tengah beban tarif impor tinggi 32 persen dari AS.

Mulanya, ia mengkritik keberadaan persetujuan teknis (pertek) yang menghambat gerak pengusaha. Prabowo menegaskan semua pertek tak boleh lagi tanpa ada restu presiden.