Menteri PU Keluhkan Pemda, Tak Siapkan Lahan untuk Bangun Infrastruktur Pengendali Banjir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan siapmembangun dan mengelola infrastruktur pengendali banjir di Jabodetabek namun kerap terkendala ketidaksiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyediakan lahan.

Menurut dia, keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif Pemda dalam kesiapan lahan dan pengelolaan sampah.

Ketika mengunjungi Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung pada Rabu (5/3/2025), ia menyoroti keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai ini.

Dia bilang, keterlambatan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan. 

“Infrastruktur pengendali banjir pasti kami bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari Pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” kata Dody dikutip dari siaran pers pada Kamis (6/3/2025).

Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13.8 km dari total kebutuhan 33 km. Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km.

Dody menyebut banyak banjir di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul. Hal itu menjadi bukti bahwa percepatan proyek ini sangat diperlukan. 

Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius Dody.

Ia mengingatkan bahwa meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal. 

Dody pun menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda, dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah.

Jika Pemda tidak bergerak cepat, ia mengaku siap turun tangan langsung. 

"Saya akan maksimalkan peran aktif Pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini tidak bergerak, ya saya yang turun tangan," ujar Dody. 

Baca juga: Banjir Surut Tapi Air dan Listrik Masih Mati, Endang Kewalahan Bersihkan Lumpur di Rumah

Menurutnya, permasalahan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola Pemda.

Karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, Pemda disebut juga wajib untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan. 

Baca juga: Villa Casablanca di Sawangan Depok Kebanjiran, Air Tanggul Kali Pesanggarahan Meluap

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini lah yang menurut Dody dibutukan untuk pengendalian banjir di Jabodetabek lebih efektif.

Sehingga, ke depannya dapat mengurangi dampak banjir di musim hujan dan meningkatkan keamanan warga.