Kebijakan HGBT Berlanjut, Industri Minta Pemerintah Jaga Kuantitas Pasokan Gas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas) berharap pasokan gas industri dapat berjalan lancar dan sesuai kuota, setelah pemerintah resmi melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Kebijakan HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Tujuh sektor industri tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Baca juga: Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif

Sekjen Inaplas, Fajar Budiono, menyampaikan, setelah pemerintah resmi melanjutkan HGBT maka pasokan gas juga perlu dipastikan, karena selama ini masih ada kendala dalam hal kuantitas.

Ia mencontohkan, dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), jika kuota yang dijanjikan sebesar 100 persen, industri justru hanya menerima 60-70 persen. Sisanya harus dibeli dengan harga gas yang jauh lebih tinggi.

Akibatnya, harga gas yang diterima industri bisa mencapai di atas 10 dolar AS per MMBTU, sehingga manfaat dari HGBT tidak benar-benar dirasakan oleh industri.

“Perlu dipastikan bahwa tidak ada kendala dalam kuantitas pasokan gas,” ujar Fajar dikutip Rabu (5/3/2025).

Baca juga: Kebijakan HGBT Diperpanjang, Inaplas Ungkap Dampaknya  ke Industri Petrokimia dan Plastik

Selain itu, Fajar menyebut, volume pasokan harus sesuai dengan PJBG yang telah disepakati antara konsumen dan pemasok. Karena jika volume tidak sesuai dengan PJBG, perencanaan produksi akan sulit dilakukan karena ketidakpastian dalam perhitungan ongkos produksi.

Fajar juga menyampaikan, harga gas yang lebih tinggi di atas 10 dolar AS per MMBTU akan membuat biaya produksi meningkat, sehingga industri dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor,” ungkap Fajar.

Fajar menyatakan jika utilisasi industri menurun, maka target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen akan sulit tercapai.

Saat ini, industri dalam negeri harus bersaing dengan produk impor yang seringkali lebih murah. Oleh karena itu, selain memastikan pasokan gas tetap terjaga, pemerintah juga perlu mengatur keseimbangan antara supply dan demand, termasuk dengan mengendalikan produk impor jadi.

“Dalam hal ini, industri juga harus bersaing dengan produk impor, kecuali pemerintah secara bersamaan memastikan ketersediaan pasokan gas dan menjaga keseimbangan supply-demand. Salah satu caranya adalah dengan mengatur impor barang jadi. Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, daya beli masyarakat diharapkan meningkat, sehingga tingkat utilisasi industri pun dapat lebih optimal,” tambahnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto,  menyatakan menegaskan industri terutama industri keramik pada dasarnya tidak keberatan dengan kenaikan HGBT dari 6,5 dolar AS per MMBTU menjadi US$7 per MMBTU.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus benar-benar diimplementasikan secara optimal di lapangan.

“Industri keramik tidak keberatan dengan kenaikan HGBT dari 6,5 dolar AS per MMBTU menjadi 7 dolar AS per MMBTU namun kebijakan tersebut harus diimplementasikan sepenuhnya di lapangan. Pasokan volume gas harus sesuai dengan kebutuhan gas industri yang tercantum di dalam isi Kepmen ESDM,” ujar Edy.

Edy menambahkan, jangan sampai kenaikan harga gas 7 dolar AS per MMBTU tersebut masih disertai kebijakan PGN untuk Januari-Maret 2025 dengan pembatasan 45 persen-50 persen yang dikenai surcharge 16,77 dolar AS per MMBTU.

"Maka bisa dipastikan tujuan utama dari kebijakan perpanjangan HGBT untuk peningkatan daya saing industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pasti tidak akan terwujud," pungkasnya.