Aprisindo Sambangi Kantor Luhut, Keluhkan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa Tak Kunjung Rampung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyambangi kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), membahas perjanjian free trade atau perdagangan bebas di kawasan Uni Eropa yang sudah mandek selama 9 tahun.

Ketua Bidang Perdagangan Internasional Aprisindo Devi Kusumaningtyas mengatakan, perdagangan bebas di Uni Eropa ini belum selesai padahal Eropa menjadi negara kedua terbesar industri garmen dan alas kaki.

"Jadi tadi kita menyampaikan ke Pak Luhut, supaya bisa didorong juga untuk market akses. Terutama ke Uni Eropa, gitu kan," kata Devi kepada wartawan di kantor DEN, Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Prabowo Dorong Perdagangan Bebas Antarnegara Tapi Adil saat Hadiri APEC 2024 di Peru

Devi menyatakan, saat ini perdagangan bebas di Amerika untuk industri alas kaki sudah tidak bisa menjadi mitra dagang yang dapat diandalkan. Justru Uni Eropa lah yang menjadi pasar terbesar kedua untuk industri alas kaki.

"Jadi ya kita menyampaikan ke Pak Luhut untuk dibantu percepatannya, gitu," papar Devi.

"Soalnya tadi ketika ekspornya meningkat, ya semoga tenaga kerjanya juga bisa ditingkatkan. Itu sih tadi," sambungnya.

Devi menuturkan bahwa Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik keluhan dari pengusaha tersebut. Kata Devi, pemerintah membuka ruang untuk dialog agar keresahan itu bisa teratasi. Terlebih, hal tersebut terkait kepentingan nasional.

"Jadi ya memang sangat terbuka sih beliau untuk masukan-masukannya, gitu kan. Memang namanya negosiasi mungkin ada winner, ada loser nya juga, gitu, di beberapa sektor ya," ucap dia.

"Cuma tadi ya beliau juga melihat bahwa industri padat karyanya masih penting, gitu. Untuk meningkatkan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi, gitu," sambungnya.

Mengutip Kompas, pada 2022 silam Indonesia dan Inggris berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Salah satu upayanya melalui perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA). 

Pengembangan energi baru terbarukan dan teknologi serta perdagangan produk makanan-minuman juga akan menjadi sasaran utama kerja sama kedua negara tersebut.

Kala itu Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi, Rabu (23/2/2022), mengatakan, selepas Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit, Indonesia dan Inggris perlu membuat komitmen perdagangan dan investasi yang baru. Salah satu komitmen ke depan yang akan dicapai adalah FTA.

Kedua negara telah membentuk Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama (Joint Economic and Trade Committee/Jetco) dengan menandatangani nota kesepahaman pada April 2021. Dalam pertemuan perdana Jetco ini, RI-Inggris membentuk dua kelompok kerja sektoral, yakni kelompok kerja sektor makanan-minuman dan pertanian serta kelompok kerja energi baru terbarukan dan ekonomi hijau.

"Pembentukan dua kelompok kerja sektoral itu merupakan langkah awal setelah kedua negara mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikerjasamakan. Setelah pertemuan ini, saya berharap kedua kelompok kerja sektoral itu dapat segera bertemu dan mendiskusikan peluang kerja sama yang konkret," kata Lutfi dalam telekonferensi pers di Jakarta bersama Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marrie Trevelyan.