Kebijakan Soal Elpiji 3 Kg Dinilai Keterlaluan: Masyarakat Miskin Makin Dipersulit Dapatkan Haknya 

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memastikan bahwa data penerima subsidi benar-benar valid dan diperbarui secara berkala. Pemerintah bisa memanfaatkan teknologi digital yang lebih efisien untuk memastikan bahwa subsidi diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. 

Bukannya menerapkan kebijakan yang kaku dan menyulitkan, lebih baik pemerintah memperluas cakupan subsidi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa dengan mudah mendapatkannya.

Selain itu, solusi lain yang bisa diterapkan adalah menerapkan sistem subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. 

"Daripada membatasi jumlah tabung yang bisa dibeli atau menerapkan syarat administrasi yang membingungkan, lebih baik jika subsidi diberikan dalam bentuk bantuan tunai atau voucher gas," tuturnya.

Dengan begitu, Achmad menyebut, masyarakat miskin tetap bisa membeli LPG 3kg tanpa harus dipersulit oleh aturan yang berbelit-belit.

Pemerintah juga harus lebih transparan mengenai alasan di balik kebijakan ini. Apakah benar langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, ataukah ada kepentingan lain yang tersembunyi? 

"Jangan sampai kebijakan ini justru memberikan keuntungan bagi segelintir pihak yang memiliki kepentingan bisnis dalam industri gas," ujarnya.

Kebijakan yang Harus Dibatalkan

Achmad menuuturkan, Kebijakan baru pembelian elpiji 3 kg ini jelas telah menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakat, terutama kelas bawah dan kelas menengah. 

Bukannya memberikan solusi, kebijakan ini justru menambah kesulitan bagi mereka yang sudah berjuang keras untuk bertahan hidup. 

Dengan sistem pembatasan yang berbelit dan distribusi yang semakin sulit, masyarakat semakin terbebani, sementara ekonomi kecil juga mulai terancam.

"Jika kebijakan ini terus dipaksakan tanpa evaluasi yang matang, maka bukan tidak mungkin akan muncul gejolak sosial dan ekonomi yang lebih besar," katanya.