Kebijakan Soal Elpiji 3 Kg Dinilai Keterlaluan: Masyarakat Miskin Makin Dipersulit Dapatkan Haknya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah membatasai penjualan elpiji 3 kilogram (kg) hanya di pangkalan resmi Pertamina, telah menyulitkan masyarakat.

Masyarakat tidak bisa lagi membeli gas melon di warung atau pengecer dekat rumahnya, karena telah dilarang pemerintah.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, pemerintah beralasan aturan baru ini dibuat untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang mampu. 

Menurutnya, bagi masyarakat kelas bawah, elpiji 3 kg adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar, karena banyak dari mereka menggantungkan hidupnya pada gas bersubsidi ini untuk memasak di rumah maupun menjalankan usaha kecil-kecilan. 

Baca juga: Pedagang Warteg Keluhkan Sulit Cari Elpiji 3 Kg

"Masyarakat miskin semakin dipersulit untuk mendapatkan apa yang selama ini sudah menjadi hak mereka," tutur Achmad kepada Tribunnews.com, Senin (3/2/2025).

Ia melihat, banyak warga yang harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan satu tabung gas, dan hal ini sebagai bentuk kebijakan yang keterlaluan. 

"Bayangkan jika mereka harus berhadapan dengan antrian panjang atau kuota yang sudah habis lebih dulu?  Ini jelas bukan kebijakan yang membantu, tetapi justru memperumit kehidupan rakyat kecil," tuturnya.

Dampak Terhadap Kelas Menengah: Efek Domino yang Tak Terhindarkan

Tak hanya kelas bawah yang merasakan dampaknya, kebijakan ini juga menimbulkan efek domino terhadap kelas menengah. 

Achmad menyampaikan, banyak rumah tangga kelas menengah yang menggunakan elpiji 3 kg karena lebih ekonomis dibandingkan gas non-subsidi. 

Dengan adanya pembatasan, mereka dipaksa untuk beralih ke elpiji ukuran lebih besar yang harganya jauh lebih mahal.

Kenaikan biaya rumah tangga ini akhirnya berdampak pada pengurangan pengeluaran di sektor lain. Kelas menengah yang biasanya memiliki daya beli lebih baik bisa mulai mengurangi konsumsi di sektor lain seperti hiburan, makanan, hingga pendidikan. 

"Ini bisa berdampak lebih jauh pada ekonomi nasional, karena daya beli masyarakat menurun akibat kebijakan yang tidak berpihak pada mereka," katanya.

Achmad mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus pada pengawasan distribusi agar subsidi benar-benar tepat sasaran, bukan dengan membatasi atau menyulitkan akses masyarakat terhadapnya. 

Jika pemerintah khawatir gas bersubsidi ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, maka solusi terbaik bukanlah membuat kebijakan yang mempersulit rakyat kecil, melainkan memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi.