Pelaku Industri Sepakat Aturan TKDN di 2 Proyek Migas Ini Harus Ditegakkan
Jika proyek strategis tidak mematuhi ketentuan TKDN, industri nasional akan tersisih oleh produk impor dan berdampak pada ekonomi dan lapangan kerja.
Penulis:
Erik S
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
handout
RAKOR TKDN - Kementerian Perindustrian menggelar rapat koordinasi guna memastikan kepatuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Kamis (30/1/2025). Kepatuhan TKDN untuk menekan ketergantungan pada produk impor dan memperkuat industri nasional.
"Selama ini TKDN jasa dan barang digabung secara total untuk persyaratan kontraktor EPC migas. Mungkin saran saya ke depan, TKDN barang dan jasa harus dipisahkan untuk menghindari perhitungan TKDN yang tidak transparan sehingga terlihat jelas berapa persen TKDN barang dan berapa persen TKDN jasa," ujar Irvan.
Menurut dia, pemisahan ini penting untuk mencegah kontraktor EPC melakukan impor barang dengan asumsi bahwa mereka telah memenuhi persyaratan minimum TKDN barang dan jasa yang digabungkan. Dengan demikian, diharapkan penerapan TKDN dapat lebih transparan dan berpihak pada industri dalam negeri.
Rapat koordinasi ini dihadiri unsur pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, serta asosiasi industri:
Baca Juga
| iPhone 17 Rilis, tapi Belum Terdaftar TKDN Kemenperin: Kapan Masuk Indonesia? |
|
|---|
| Tanggapi Desakan Aliansi Ekonom, Kemenperin Klaim Sudah Reformasi Kebijakan TKDN |
|
|---|
| Menperin AGK akan Langsung Terbitkan Sertifikat TKDN iPhone 17 Setelah Diajukan Apple |
|
|---|
| Apple Belum Ajukan Sertifikat TKDN untuk Penjualan iPhone 17 di Indonesia |
|
|---|
| Kontraktor Hulu Migas Wajib Terapkan TKDN Agar Industri Lokal Tak Hanya Jadi Penonton |
|
|---|
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.