Pengusaha di Kadin Masih Berseteru, Anindya Bakrie atau Arsjad Rasjid yang Direstui Pemerintah?

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

G. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

H. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum DAN HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath
3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.

Langgar Kesepakatan

Kubu Arsjad Rasjid menganggap Kadin Indonesia pihak Anindya Bakrie melanggar kesepakatan yang ada dengan mengumumkan kepengurusan periode 2024-2029.

Sebelumnya, Arsjad dan Anindya disebut telah menyepakati akan diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) setelah mereka dipertemukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pertemuan antara Arsjad dan Anindya digelar pada Jumat, 27 September 2024. 

Di pertemuan itu, mereka menyepakati Munas, yang digelar untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan Kadin, dilakukan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan, Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan Jumat, 27 September 2024 tersebut.

“Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).