Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Realistis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) 2024 Anindya Bakrie memastikan, sebagai mitra strategis Pemerintah, Kadin siap mendukung realisasi target Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang optimistis mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Hal tersebut disampaikan Anindya saat menjadi keynote speaker dalam acara Dialog Kebangsaan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad), di Auditorium Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Dialog Kebangsaan IKA Unpad ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pelantikan Pengurus Daerah IKA Unpad Jakarta periode 2024-2028.

Dia memberikan paparan dengan tema “Tantangan dan Harapan Pertumbuhan Ekonomi 2024-2029”.

Baca juga: Pengamat Tekankan Pentingnya Menjaga Stabilitas Politik untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anin menjelaskan, biasanya pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen.

Di pemerintahan ke depan, Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen. 

Anin yakin, target tersebut bisa tercapai.

“Kenapa tidak? Jika dilihat dari skala yang besar, negara lain bisa,” ucapnya.

Menurut Anin, punya modal beras untuk meraih target tersebut. Selain dilihat dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita, jumlah penduduk Indonesia juga diperkirakan bertumbuh jadi 325 juta orang. Kemudian, Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga meningkat menjadi sebesar Rp 3.600 triliun.

5 Kunci Utama

Anin menjelaskan, untuk mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 8 persen, diperlukan 5 kunci utama. 

Pertama, dari sisi konsumsi low expense. Dari sisi ini, pengusaha bisa memperkuat daya beli masyarakat.

Kedua, Pemerintah mempunyai “kaki tangan” untuk memperluas infrastruktur. Bukan saja untuk pembuatan infrastruktur, tetapi di dalamnya juga ada rumah sakit dan sekolah.

Ketiga, dari sisi Foreign Direct Investment (FDI). Dari sisi ini, para pengusaha dapat berperan menarik investasi dari luar negeri.

“Di sinilah para pengusaha bisa berperan, bagaimana bisa menciptakan iklim usaha yang baik dengan rule of law yang baik. Sehingga orang nyaman untuk masuk ke Indonesia. Sebab, bicara FDI tidak bicara untuk 1 atau 2 tahun. (Akan tetapi) bicara 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun,” jelas Anin.