Geber BUMN Soroti Alur Administrasi Terkait Demurrage Impor Beras
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya mengatakan pihaknya sudah menerapkan praktik transparansi dalam mekanisme lelang impor beras.
Dalam dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Sekedar informasi, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (3/7).
Cegah Kasus Demurrage, Kemenperin Minta Solusi Terkait Kontainer Beras Tertahan di 2 Pelabuhan |
![]() |
---|
Impor Beras Berpotensi Datangkan Masalah Administrasi |
![]() |
---|
Ekonom: Beras Impor yang Dapat Jaminan Pemerintah Seharusnya Tidak Terkena Demurrage |
![]() |
---|
Demurrage Beras Impor, Pengamat Soroti Koordinasi Lintas Sektor Disebut Sisakan Banyak Kejanggalan |
![]() |
---|
Kasus Demurrage Impor Beras, SDR Siap Koordinasi dengan KPK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.