Penerimaan Negara dari Budidaya Benih Lobster Tembus Rp3,6 Miliar
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya benih bening lobster (BBL) mencapai Rp3,6 miliar.
Mulai dari bertindak sebagai pengepul BBL, berganti-ganti mobil saat membawa BBL, menggunakan koper berisi BBL ketika di bandara, hingga memakai kapal berkecepatan tinggi atau yang biasa disebut dengan kapal hantu.
Kerugian negara imbas penyelundupan BBL diakui Ipung sangat besar. Dari sisi ekonomi, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah dengan estimasi jumlah benur yang keluar dari Indonesia secara ilegal setiap tahunnya mencapai 500 juta ekor.
Baca juga: KKP Ungkap Modus Penyelundupan Benih Bening Lobster, Siap Sikat Bos Besarnya
Untuk memberantas praktik penyelundupan benur ini, selain meningkatkan jam operasi, PSDKP menggandeng aparat penegak hukum lain
Sejumlah titik pengepul sudah dikantongi Ditjen PSDKP, dan segera ditidaklanjuti.
"Lokasi pengepulan BBL ada. Jadi lokasi itu sudah kita kantongi, tinggal kita lakukan penggrebekan. Ada banyak lokasi," papar Pung Nugroho.
"Jadi modusnya ketika mereka membawa BBL itu dari kota A ke kota B ganti mobil. Nanti di kota B itu disegarkan dulu si BBL-nya, kemudian ganti mobil lagi, ganti mobil lagi," pungkasnya.
Berdasarkan data PSDKP, sepanjang tahun 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor. Sedangkan tahun ini hingga Mei lalu, jumlahnya sudah hampir 1 juta ekor.
Anggota DPR Desak KKP Optimalkan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan |
![]() |
---|
Raup Rp22,5 Miliar dari PNBP, Johan Rosihan Minta Keselamatan dan Konservasi Rinjani Jadi Prioritas |
![]() |
---|
Singgung Anggaran Pembangunan Lapas, Menteri Imipas Bakal Minta Keleluasaan Akses PNBP ke Menkeu |
![]() |
---|
Setoran PNBP Maret 2025 Anjlok Imbas Dividen BUMN Dialihkan ke Danantara |
![]() |
---|
PP Nomor 19 Tahun 2025 soal Tarif PNBP Mineral dan Batu Bara Mulai Berlaku, Bagaimana Penerapannya? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.