IPOS Forum 2024: GAPKI Sumut Usulkan 10 Rekomendasi untuk Percepat Peremajaan Sawit Rakyat
Hassanudin menjelaskan, pelaksanaan penegakan hukum harus pula berdasarkan hukum dan tidak serampangan karena itulah pemerintah
lihat foto
Berpijak dari beragam isu dan masalah yang dibahas IPOS Forum 2024, maka terdapat 10 rekomendasi dalam upaya penyelesaian tersebut.
Pertama, Penguatan Koordinasi dan Kelembagaan: Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN, KLHK, Ditjenbun, termasuk dukungan BPDPKS.
Kedua, Penyederhanaan Regulasi dan Persyaratan: Regulasi yang lebih sederhana dan transparan perlu diterapkan untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan meningkatkan kepastian hukum.
Ketiga, Pengembangan Database dan Sistem Verifikasi. Keempat, Peningkatan Pendampingan dan Edukasi.
Kelima, Pengalokasian Dana yang Efektif. Keenam, Penanganan Masalah Legalitas dan Kawasan Hutan: Diperlukan intervensi tingkat eksekutif untuk menangani masalah tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan.
Ketujuh, Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dan Pejabat Birokrasi. Kedelapan, Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan.
Kesembilan, Mengurai Simpul Birokrasi melalui Integrasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Regulasi. Kesepuluh, Integrasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk Keberlanjutan Industri Sawit termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.