Fraksi PDIP Minta APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Tidak Defisit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak mengalami defisit.

Menurutnya, APBN transisi dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo sedianya tidak perlu dibebankan defisit.

"Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru," kata Edy saat rapat paripurna di DPR, Selasa (28/5/2024).

Edy mengatakan, pemerintahan baru seharusnya mengalokasikan anggaran untuk belanja rutin dan tidak melakukan belanja modal yang belum disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN 2024 April Surplus Rp 75,7 Triliun

"Oleh karena itu, belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, APBN 2025 di mana pemerintah Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto menjabat dirancang untuk defisit di kisaran 2,45 - 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Disampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).

"Defisit APBN 2025 tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen dari PDB," ucap Sri Mulyani di DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Sementara, ucap Sri Mulyani, penerimaan negara mencapai kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari produk domestik bruto.

"Dengan demikian, defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani berujar, upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.

"APBN 2025 dirancang dengan mengendalikan risiko utang yang terkelola dalam kisaran 37,98 persen hingga 38,7 persen dari PDB," imbuh Sri Mulyani.