Sandiaga Uno Minta Pengusaha Tak Pesimis dengan Dana Kepariwisataan Senilai Rp2 Triliun

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons keraguan pengusaha akan tourism fund atau dana kepariwisataan RI senilai Rp 2 triliun yang tengah digodok pemerintah.

Adapun keraguan tersebut diutarakan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani. Ia ragu penggunaannya bisa berjalan maksimal.

Menanggapi hal itu, Sandiaga meminta pengusaha tak pesimis. Ia menegaskan dana kepariwisataan ini tengah diupayakan bisa berlaku pada tahun ini.

"Kita upayakan untuk tahun ini. Nanti tentunya pasti akan banyak penyesuaian. Kita jangan pesimis, tapi kita optimis," kata Sandiaga ketika ditemui di kantor Kemenkomarves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Potensinya Tembus Rp12 Triliun, Pelaku Ekraf Diajak Gencarkan Event Pariwisata dan Budaya

Adapun Peraturan Presiden (Perpres) tourism fund ini masih dalam proses penggodokan oleh pemerintah.

Ia mengatakan, ada tiga pilar utama di dalamnya, yaitu nation branding, promosi pariwisata, dan penyelenggaraan event berkualitas.

"Jadi 3 hal utama ini yang nanti akan dituangkan dalam Perpres. Kita harapkan dalam waktu singkat bisa diterbitkan. Sehingga, nanti ada landasan untuk semester dua di 2024 ini bisa kita tindaklanjuti," ujar Sandiaga.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, pariwisata pada 2023 luar biasa peningkatannya. Ia pun mengharapkan capaian serupa pada tahun ini.

"Targetnya memang ditingkatkan, tapi masih ada harapan bisa di atas target," kata Sandiaga.

Adapun Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani sebelumnya mengungkapkan alasan akan keraguannya terhadap tourism fund ini.

Ia mengatakan, menurut informasi yang ia dapat dari rekannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dananya akan berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Menurut dia, jika dananya diambil dari BPDLH, pariwisata yang jadi perhatian hanyalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Berikutnya, dana kepariwisataan ini dinilai akan terbatas penggunaannya karena dananya juga diambil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau diambil (dari) BUMN kan pasti ini masih ngurusin urusan dia sendiri. Misalnya kayak Mandalika kan tekornya banyak tuh, kan masih nutupin (utangnya, red)," ujar Hariyadi ketika ditemui di Hotel The Langham Jakarta, Rabu (31/1/2024).