Pedagang Mulai Teriak Harga Beras Terus Naik, FAO Ingatkan Bencana Inflasi Pangan

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan," ujar Arief.

"Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga," lanjutnya.

Bansos Beras

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras pada Oktober, November, dan Desember 2023.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran bantuan ini akan dilakukan melalui dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.

Adapun target dari penerimanya adalah 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi dengan volume masing-masing 10 kg beras.

"Pemerintah akan melakukan kegiatan bantuan pangan berupa beras kepada 21,353 juta KPM dan akan didistribusikan segera melalui Bulog dan PT Pos Indonesia," kata Arief.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, ia mengatakan bantuan pangan beras ini akan kembali digelontorkan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

"Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Arief.

Bantuan tersebut sama seperti tahap pertama yang berlangsung pada April – Mei 2023.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah telah rampung 100 persen pada tahap pertama.

Penyaluran ini dilakukan selama tiga bulan dan menyasar pasa 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi dengan jumlah total mencapai 640 ribu ton
beras.

Dikatakan Arief, pengajuan penambahan periode bantuan pangan ini diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi ke depan.

"Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat," ucap dia.

Arief menyampaikan, proses penyaluran beras selama tiga bulan ini mengalami berbagai tantangan.

Kata dia, mulai dari validasi data KPM hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.