Pos Indonesia Jadi Mitra Pendistribusian Logistik Pemilu 2024, Komisi VI DPR Ingatkan Hal Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengingatkan para jajaran manajemen PT Pos Indonesia terkait adanya tantangan yang dapat mengganggu kelancaran distribusi logistik perihal Pemilu 2024.

Diketahui, Pos Indonesia menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendistribusikan logistik Pemilu serentak pada 2024 mendatang.

Muslim meminta Pos Indonesia untuk dapat memperhatikan pendistribusian logistik yang kini mulai menggunakan teknologi untuk memantau secara real time distribusi logistik.

Baca juga: Bos PT Pos Indonesia Jamin Kelancaran Logistik Pemilu 2024

Namun, Perseroan juga harus dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Seperti kurangnya pengetahuan teknologi di daerah-daerah tertentu.

"Tentu kita harapkan niat PT Pos ini kan jelas adalah untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik Pemilu melalui improvisasi teknologi," ucap Muslim pada rapat Direksi Pos Indonesia dengan Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

"Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini," sambungnya.

Baca juga: Pos Indonesia Sisihkan Laba untuk Program DPN Batch II

Lebih lanjut, Muslim juga mengingatkan agar Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik dan sistem koordinasi dengan KPU.

Utamanya setelah Indonesia melakukan pemekaran wilayah dengan adanya provinsi-provinsi baru.

Hal tersebut, agar distribusi logistik Pemilu 2024 dapat tersebar dengan baik hingga pelosok negeri.

"Nah ini tentu kita berharap bagaimana sih kesiapan PT Pos Indonesia dalam mengantisipasi hal-hal ini, baik dari data kebutuhan logistiknya dan juga sistem koordinasi seperti apa yang dibangun dengan pihak KPU," tukasnya.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia menegaskan kesiapannya dalam membantu menyukseskan agenda Pemilu 2024 dari sisi pengiriman logistik.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R. Djoemadi mengungkapkan, Perseroan akan mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai dasar perwujudan Pemilu 2024 Demokratis.

Dalam hal ini Pos Indonesia berpegang teguh dalam tugas logistik yang telah ditekankan pada Undang-undang dimaksud.

"Untuk menghadirkan Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Eksekutif dan Legislatif yang sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan," papar Faizal dalam rapat bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, Selasa (11/7/2021).