Sabtu, 4 Oktober 2025

Ekonomi Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Menengah Atas, Apa Untung Ruginya?

Indonesia menjadi salah satu dari segelintir negara yang mampu melakukan percepatan ekonomi dengan lancar.

Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ilustrasi: Indonesia menjadi salah satu dari segelintir negara yang mampu melakukan percepatan ekonomi dengan mulus. Sekarang Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas. 

Pasalnya, predikat negara berpendapatan menengah atas menunjukkan kondisi perekonomian yang tumbuh berkelanjutan dan semakin besar. Dengan demikian, hal itu dapat menarik minat investor ke Tanah Air.

"Kemarin saya ketemu dengan banyak investor dan stakeholders mereka punya keinginan dan bahkan berharap Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi bagus," ujar Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Sri Mulyani menampik pandangan masuknya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas akan mempersulit akses pembiayaan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah dinilai akan semakin mudah mengakses pembiayaan, utamanya berasal dari penerbitan obligasi.

"Jadi investor menghargai value surat berharga kita, jadi tidak ada pengaruhnya," katanya.

Tak Dapat Bantuan dan Hibah

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, secara umum tidak terdapat dampak negatif dari masuknya Indonesia jadi negara berpendapatan menengah atas.

Sebab, hal itu hanya merupakan status afirmasi dari kondisi perekonomian nasional terkini.

"Status Indonesia yang menjadi upper middle countries memang sebetulnya enggak ada untung rugi yang signifikan," kata dia, kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

"Dalam arti masuk ke kelompok tertentu adalah pertanda atau achievement Indonesia berada di stage development yang mana," sambungnya.

Akan tetapi, Riefky menyebutkan, status sebagai negara berpendapatan menengah atas akan membuat Indonesia tidak lagi berhak mendapatkan sejumlah bantuan atau hibah internasional.

Pasalnya, sejumlah bantuan internasional diberikan dengan melihat kondisi ekonomi suatu negara.

"Kemungkinan ada beberapa bantuan internasional yang kita sudah tidak lagi eligible," ujarnya.

Akan tetapi, Riefky menilai, hal itu bukan menjadi suatu kerugian bagi Indonesia. Mengingat Indonesia saat ini sudah lebih mandiri dalam mengalokasikan anggaran belanja guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ekonom Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, dengan tidak lagi menerima bantuan internasional, Indonesia akan lebih bergantung terhadap pembiayaan skema pasar.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved