Pemerintah Dorong Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian yang Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribunnews, Seno Trisulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas mendorong seluruh pelaku di tingkat pusat dan daerah berperan aktif dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap produksi komoditas berkelanjutan dengan mendukung pendekatan yurisdiksi berkelanjutan.

Pesan ini disampaikan dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif Sustainable Jurisdictions Indicators (SJI), dan bagaimana dapat membantu memposisikan Indonesia di panggung global.

Direktur Pangan dan Industri, ad interim. Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Anang Noegroho mengatakan, Indonesia telah membuat langkah besar menuju keberlanjutan dalam produksi komoditas pertaniannya, khususnya di sektor kelapa sawit yang mewajibkan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

"Indikator yurisdiksi berkelanjutan adalah alat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ini kepada dunia, dan untuk membantu kabupaten di Indonesia menyadari manfaat yang datang dari peningkatan komitmen mereka terhadap keberlanjutan," ujar Anang ditulis Kamis (15/6/2023).

Ia menyebut, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan secara bersama.

"Kami akan terus mengembangkan inisiatif untuk mendukung kabupaten dan industri kami dengan lebih baik,” ucap Anang.

Baca juga: Bursa CPO Dinilai Hanya Untungkan Asing, Petani dan Pelaku Usaha Makin Terpuruk

Sebagai informasi, lokakarya ini bertujuan meningkatkan kesadaran para pelaku tingkat nasional tentang pendekatan yurisdiksi berkelanjutan dan bagaimana hal itu melengkapi inisiatif nasional lainnya untuk mempromosikan produksi komoditas pertanian yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi, dengan fokus pada kelapa sawit.

Baca juga: GAPKI: 78 persen Anggota Pengusaha Sawit Sudah Bersertifikat ISPO

Sekitar 100 peserta dari kementerian, pemerintah kabupaten, sektor swasta dan masyarakat sipil menghadiri pertemuan tersebut, di mana mereka diinformasikan tentang sustainable jurisdictions indicators, platform data terkait, manfaat untuk pelaku rantai pasokan, dukungan yang tersedia untuk membantu kabupaten dan petani kecil dalam transisi menuju keberlanjutan, dan proposal untuk meningkatkan ketertelusuran komoditas sejalan dengan persyaratan pasar global.