Senin, 6 Oktober 2025

Ramai Dugaan Pemegang Saham Asing, Vale Indonesia Beberkan secara Transparan Komposisinya

Vale Indonesia Tbk (INCO) memberikan penjelasan terkait komposisi pemegang saham perusahaan yang tercatat hingga akhir tahun 2022.

Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Sanusi
tribunnews.com
ILUSTRASI : Pengolahan Nikel PT PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 

"Kita melihat aturan dalam UU OJK. nanti cek sama OJK, semua yang memang divestasi dalam bentuk saham di dalam negeri yang dalam bursa itu, sudah termasuk bagian daripada Indonesia," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Kata DPR

Sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan divestasi atas PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan, pemerintah perlu mencermati ulang komposisi saham Vale. Menurutnya, sekitar 80 persen dari 20 persen saham publik dimiliki oleh Sumitomo.

"Infonya itu yang memiliki saham 20 persen mereka-mereka juga, bahkan itu terindikasi dana pensiun Sumitomo. Padahal Sumitomo sudah memiliki saham yang tercatat di Vale jadi menurut kami ini palsu-palsu lah," kata Bambang, dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Senin (5/6/2023).

Saat ini mayoritas saham INCO milik Vale Canada Limited sebesar 44,3 persen, Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) 15 persen, dan Inalum (MIND ID) 20 persen. Sisanya, 20,7 persen dikuasai publik di pasar modal.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar berharap. DPR, ESDM, dan kepemimpinan Joko Widodo, kembali membuat prestasi bukan hanya pada Freeport tetapi juga Vale Indonesia. "Ini akan menjadi catatan sejarah, 51 persen tertuang dalam kepemimpinan Jokowi,” kata Gunhar.

Divestasi INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) adalah 11 persen. Dengan begitu nantinya komposisi kepemilikan 31 persen pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.

Namun angka 11 persen dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas. Pasalnya, 20 persen saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor tanah air.

“Informasinya 20 persen itu (saham publik) bukan dimiliki pasar domestik tapi menjadi ‘cangkang’. Jadi yang punya mereka-mereka juga, bahkan terindikasi ada dana pensiun Sumitomo. Padahal mereka juga punya saham di sana,” ujar Yulian.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved