Kementerian ESDM Bakal Cek SPBU yang Lakukan Pembatasan Penjualan Pertalite

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan inspeksi atau pengecekan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pembatasan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite.

Berdasarkan kabar yang beredar, terdapat SPBU Pertamina di daerah yang melakukan pembatasan penjualan Pertalite.

Padahal, SPBU yang dimaksud tidak termasuk ke dalam daftar SPBU yang tengah dilakukan uji coba pembatasan distribusi BBM subsidi.

Baca juga: Aturan Pembatasan Beli Pertalite Digodok, Berikut Daftar Mobil dan Motor yang Akan Dilarang Konsumsi

"Coba saya mau tau SPBU nya di mana? Nanti kami cek," ucap Arifin saat ditemui awak media belum lama ini.

Ia mengatakan, saat ini distribusi atau pembelian Pertalite masih seperti biasa, alias belum diatur.

Pasalnya, aturan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya jenis Pertalite belum ada.

Arifin Tasrif mengungkapkan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak khususnya Pertalite, sedang diproses.

Masih ada detail kriteria kendaraan yang akan dibahas, mulai dari jenis kendaraan maupun besaran cubical centimeter (CC).

"Revisi Perpes 191 ini karena kan memang koridor yang ketat. Tapi memang isi dari perpres ini betul-betul ada kriteria. Misalnya CC sekian, jenis sekian," ucap Menteri Arifin.

Ia juga menegaskan, aplikasi MyPertamina tetap akan digunakan dalam implementasi aturan pembelian Pertalite.

"Nah itu Mypertamina udah kita launching dan uji coba. Ini berjalan aja dulu," pungkasnya.

Diketahui, PT Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022.

Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

Inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.