Soal Perpanjangan IUPK dan Penambahan Saham 10 Persen, Ini Kata Erick Thohir, ESDM hingga Freeport

Erick juga meminta Freeport Indonesia untuk segera membangun dan mempercepat pembangunan smelter di Indonesia.

Diketahui, saat ini Freeport tengah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Dorongan pembangunan smelter dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar mewujudkan hilirisasi di sektor sumber daya mineral.

Menteri ESDM Arifin Tasrif

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, realisasi penambahan 10 persen saham Negara di PT Freeport Indonesia akan terjadi pada tahun 2041.

Hal ini dikarenakan, penambahan saham 10 persen dijadikan syarat utama PT Freeport Indonesia memperpanjang kontrak, alias Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Diketahui, IUPK Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2041.

"Ya, nanti habis 2041 (bukan dalam waktu dekat ini). Kan sekarang ini sudah dalam masuk perjanjian (IUPK)," ucap Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/5/2023).

Kementerian ESDM sendiri menyambut baik dan terbuka terkait rencana perpanjangan IUPK Freeport Indonesia.

Mengingat, cadangan mineral di wilayah kerja tambang Freeport Indonesia tercatat dalam kondisi melimpah.

Manajemen Freeport Indonesia

VP Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan, pihaknya menyambut baik sinyal Pemerintah yang akan memperpanjang IUPK Freeport Indonesia pasca 2041.

“Kami menyambut baik rencana pemerintah terkait perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia setelah tahun 2041," ucap Katri kepada Tribunnews, Jumat (5/5/2023).

"Sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh pemerintah, PTFI mengelola sumber daya mineral yang melimpah dan berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Indonesia dan khususnya bagi masyarakat Papua serta keberlanjutan lapangan pekerjaan setelah tahun 2041," sambungnya.

Pada intinya, Katri menegaskan bahwa Freeport Indonesia akan mengikuti komitmen Pemerintah.

"Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait hal ini demi kepentingan bangsa, Negara dan seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.