Menaker: Tahun Ini THR Harus Kontan, Siap-siap Kena Sanksi Bila Telat Bayar Tunjangan Hari Raya

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2023 wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil .

Hal ini sesuai surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

"THR Keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini," ucap Ida, Selasa (28/3/2023), dikutip dari setkab.go.id.

Ketentuan itu diambil lantaran kondisi perekonomian Indonesia kini dirasa telah membaik.

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR secara penuh.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih.

Baca juga: Lebaran Sebentar Lagi, Kamu Udah Siapin Uang THR Belum? Yuk Lihat 4 Ide Anti Mainstream THR

Tak hanya itu THR juga wajib dibayarkan pada pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Pada dasarnya THR diberikan satu kali dalam satu tahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing karyawan.

THR tersebut wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Sanksi Perusahaan Tidak Membayarkan THR

Apabila perusahaan tidak patuh terhadap peraturan yang ada terkait pembayaran THR, maka mereka akan dikenakan sanksi terkait pelanggaran THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut pasal 10 ayat 1, dijelaskan apabila pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja atau buruh akan dikenai denda sebesar lima persen.

Denda tersebut dibebankan dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Selain denda, perusahaan yang tidak patuh terhadap regulasi dengan menunda atau memangkas THR karyawan akan dijatuhi empat sanksi, diantaranya :

1. Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis,