Antisipasi Demonstrasi saat Tahun Politik, MRT Jakarta Minta Stasiunnya Jadi Objek Vital Nasional

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT MRT Jakarta sedang dalam tahap mengajukan fasilitasnya seperti stasiun dan depo menjadi objek vital nasional.

Direktur Operasional MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan hal itu guna mengantisipasi tahun politik yang disebut kerap muncul aksi demonstrasi.

"Kami sekarang sedang dibantu oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) mengajukan MRT sebagai objek vital nasional," katanya di Gedung Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Dikabarkan Akuisisi KCI, Dirut MRT: Lebih Enak Menyebutnya Pembelian Saham

MRT sekarang sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan, tepatnya Direktorat Jenderal Perkeretapian.

Apabila disetujui, nantinya jika terjadi aksi demonstrasi di sekitar stasiun MRT, pendemo tidak boleh mendekat 500 meter dari stasiun.

"Insha Allah kalau ini disetujui oleh Ditjen Perkeretapian, pendemo itu tidak boleh mendekati fasilitas MRT lebih dekat dari 500 meter sehingga penumpang MRT akan aman," ujarnya.

Kini, pihaknya sedang mengembangkan sebuah sistem yang disebut sistem manjamen pengamanan.

Dengan sistem yang sekarang, Effendi mengatakan MRT Jakarta baru mendapat bendera perunggu.

Maka dari itu, Effendi berujar pihaknya akan terus mengembangkan sistem tersebut agar bisa mendapat bendera emas.

"Kami akan mengejar bagaimana sistem ini bisa kami penuhi agar bisa mendapat emas di bulan Mei 2023 mendatang," katanya.

Baca juga: Jadwal Operasional hingga Pukul 02.00, Masyarakat Pilih Gunakan MRT Untuk Menuju Bundaran HI

Selain pendemo tak boleh mendekati stasiun lebih dekat dari 500 meter, apabila demonstrasi sedang terjadi, pihak kepolisian akan langsung mengamankan fasilitas tersebut.

"Kalau nanti sudah disetujui ditunjuk sebagai objek vital nasional, itu otomatis kalau ada demo, polisi tanpa dipanggil akan memobilisasi pihaknya untuk mengamankan stasiun," katanya.