Sepertiga Negara Diprediksi Akan Resesi, Sri Mulyani Dapat Instruksi Jokowi Hadapi Tantangan 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi atau perintah kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menghadapi tantangan perekonomian ekonomi pada 2023.

Jokowi meminta Sri Mulyani untuk tetap waspada namun tetap optimis.

"Tantangan 2023, tadi instruksi dari bapak Presiden, kita harus waspada tapi optimis," ujar Sri Mulyani di Istana Presiden yang dikutip dari Kontan, Selasa (17/1/2023).

Ia menjelaskan, optimis tersebut berasal dari pencapaian Indonesia yang membanggakan di tahun 2022.

Baca juga: Antisipasi Resesi Global, Pakar Dorong Pemerintah Lakukan Diversifikasi Produk Ekspor

Sedangkan harus tetap waspada, kata Sri Mulyani, berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), sepertiga dunia atau 43 persen negara di dunia bakal mengalami resesi.

"Sepertiga dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara akan mengalami resesi menurut proyeksi IMf," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga momentum pemulihan Indonesia salah satunya adalah dengan memprioritaskan belanja guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global untuk tahun ini, mulai dari anggaran infrastruktur hingga ketahanan pangan.

Secara rinci, anggaran untuk perlindungan sosial akan dialokasikan sebesar Rp 476 triliun.

Kemudian ada juga anggaran untuk ketahanan energi dengan nilai mencapai Rp 341 triliun.

Ia menyebut, ini guna melindungi masyarakat dari guncangan di sektor energi dan ketahanan energi di Indonesia juga tetap bisa berjalan.

Sri Mulyani menerangkan, anggaran untuk kesehatan akan dialokasikan sebesar Rp 178 triliun, belanja pendidikan sebesar Rp 612 triliun, dan tidak lupa anggaran infrastruktur sebesar Rp 392 triliun, termasuk untuk IKN yang sebesar Rp 21 triliun.

"Itulah belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga perekonomian Indonesia dari guncangan-guncangan yang terjadi disisi global baik dari kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain," pungkasnya. (Dendi Siswanto/Kontan)