Kaleidoskop 2022: RI Tuan Rumah G20, Emmanuel Macron Jalan Kaki Hingga Menteri PUPR Jadi Fotografer
Sebanyak 17 kepala negara anggota G20 atau pejabat yang mewakili telah hadir semuanya di Bali mengikuti KTT G20.
"Kemudian juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Programme sebesar 20 miliar dolar AS," kata Jokowi.
Di samping itu, dihasilkan juga komitmen bersama yakni setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030.
"Ini sangat bagus, dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Untuk diketahui, deklarasi tersebut terdiri dari 52 poin paragraf.
Berikut 5 paragraf awal yang disampaikan dari deklarasi pemimpin G20 Bali:
1. Empat belas tahun lalu, para Pemimpin G20 bertemu untuk pertama kalinya, menghadapi krisis keuangan terparah di generasi kita. Kami menyadari, sebagai ekonomi global yang besar, bahwa secara kolektif kami memikul tanggung jawab dan bahwa kerja sama kami diperlukan untuk pemulihan ekonomi global, untuk mengatasi tantangan global, dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Baca juga: KTT G20 Dorong Gerakan Perdamaian, Kelompok Milenial: Indonesia Kiblat Kerukunan
Kami menetapkan G20 sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi global, dan hari ini kami menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerja sama karena kami, sekali lagi, mengatasi tantangan ekonomi global yang serius.
2. Kami bertemu di Bali pada 15-16 November 2022, di saat krisis multidimensi yang tak tertandingi. Kita telah mengalami kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, dan tantangan lainnya termasuk perubahan iklim, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, peningkatan kemiskinan, memperlambat pemulihan global, dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Tahun ini, kita juga menyaksikan perang di Ukraina berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global. Ada diskusi tentang masalah ini. Kami menegaskan kembali posisi nasional kami sebagaimana dinyatakan dalam forum lain, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang, dalam Resolusi No. ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022, yang diadopsi dengan suara mayoritas (141 suara setuju, 5 menentang, 35 abstain, 12 absen) menyesalkan dengan sangat keras agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina.
Sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerapuhan yang ada dalam ekonomi global: menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan.
Ada pandangan lain dan penilaian berbeda tentang situasi dan sanksi. Menyadari bahwa G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan, kami mengakui bahwa masalah keamanan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global.
Baca juga: BI Sebut KTT G20 Sukses Jadi Modal Kepercayaan bagi Indonesia
4. Penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini termasuk membela semua tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil dan infrastruktur dalam konflik bersenjata.
Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya mengatasi krisis, serta diplomasi dan dialog, sangat penting. Zaman sekarang tidak boleh perang.
5. Pada saat kritis ekonomi global saat ini, G20 harus mengambil tindakan yang nyata, tepat, cepat dan perlu, menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia, untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional dan kolaborasi nyata.
Dengan demikian, kami tetap berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan pulau kecil berkembang, dalam menanggapi tantangan global ini dan mencapai SDGs.