Menkeu: Kalau Harga Pertalite Tidak Naik Maka Dana Subsidi Lewati Anggaran Pendidikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hingga saat ini belum berani menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sejumlah dilema menghadang pemerintah bila menaikkan harga Pertalite dan Solar.

Bila harga BBM dinaikkan, otomastis bakal mendorong terjadinya inflasi yang bakal berpengaruh terhadap daya berli masyarakat.

Pun bika tidak dinaikkan, subsidi energi sekarang telah menipis sehingga anggaran subsidi energi yang sudah dianggarkan Rp 502 triliun bakal jebol.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran subsidi kemungkinan akan melebihi Rp 502 triliun jika volume konsumsinya terus meningkat.

Bahkan pihaknya memperhitungkan pemerintah harus menambah lagi Rp 198 triliun jika harga BBM bersubsidi tersebut tidak dinaikkan.

Baca juga: Harga BBM Mau Naik, Perusahaan Kurir Ekspres Ini Alihkan Moda Transportasinya ke Kendaraan Listrik

Alhasil total anggaran subsidi tahun ini bisa tembus Rp 700 triliun.

“Ini sudah bersaing dengan anggaran pendidikan yang sebesar Rp 574,9 triliun, kemungkinan akan tersalip dengan anggaran subsidi energi,” tutur Sri Mulyani saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Adapun alokasi anggaran pendidikan tahun ini mencapai Rp 574,9 triliun dalam APBN 2022.
Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Anggaran pendidikan tahun ini terdiri atas belanja melalui pemerintah pusat Rp 213,4 triliun, transfer ke daerah Rp 290,5 triliun dan pembiayaan pendidikan Rp 71 triliun.

Sementara pada tahun depan, anggaran pendidikan dialokasikan sebanyak Rp 606,3 triliun.

Ini terdiri atas Rp 233,9 triliun melalui belanja pendidikan pemerintah pusat, Rp 305 triliun ditransfer ke daerah dan Rp 69,5 triliun berupa pembiayaan pendidikan.

Tunggu Presiden

Pemerintah padaRabu (24/8/2022)melakukan rapat terkait pembahasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekira pukul 16.30 hari ini.

Rapat dihadiri Menko Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Usai rapat, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengatakan, keputusan detil terkait nasib harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar harus menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Dinilai Tak Tepat di Saat Rakyat sedang Pemulihan Ekonomi

Lebih lanjut, dia menilai penghematan anggaran untuk subsidi masih bisa dilakukan dengan tidak perlu memangkas pos lain, serta juga harga minyak yang sedang turun sudah masuk hitungan.

"Bisa diatur, kalau subsidi bisa dihemat, kalau pemangkasan anggaran lain tidak. Harga minyak lagi turun juga kita pertimbangkan," ujarnya, .

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah dalam mwnaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Seperti diketahui Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Presiden menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.

“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” kata Jokowi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi setelah melakukan tinjauan progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Selasa (23/8/2022).

Baca juga: 17 Bulan ditahan, Kini BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Ekonom : Tanda Harga BBM Subsidi Segera Naik

Dikutip dari laman setkab.go.id, Jokowi beranggapan bahwa aturan kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar bagi hajat hidup orang banyak.

Sehingga Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk lebih berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul akibat kenaikan harga Pertalite.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ungkap Presiden.

Persediaan pertalite di SPBU Jl Palmerah, Jakarta Barat habis pada Selasa (16/8/2022). Pemerintah berencana menyesuaikan harga BBM bersubsidi (Hendra Gunawan/Tribunnews.com)

Presiden juga mengingatkan kepada jajarannya terkait kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Menko Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi.

Banyak Aspek

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan terkait rencana kenaikan BBM tersebut.

Arifin Tasrif mengatakan belum diputuskannya rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan.

“Kan pertimbangannya, keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek,” kata Arifin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (24/8/2022).

Aspek yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah diantaranya yakni daya beli, kemampuan pendanaan pemerintah, kebutuhan energi, ketersediaan energi, dan lainnya.

“Kita juga hitung antisipasi nanti akhir tahun ini kemungkinan bisa kebutuhan energi meningkat, ketersediaan energi terbatas, harganya bisa meningkat, mau masuk musim dingin di luar, sekarang kita harus upayakan penuhi paling gak listrik, untuk manfaatkan maksimum capacity baseload dalam negeri,” katanya.

Pemerintah kata dia terus berupaya mencari alternatif yang terbaik dengan berbagai pertimbangan tersebut.

“Bidang BBM, pemerintah mengupayakan, tapi kan harus perhatikan yang kita sampaikan,” ujarnya. (Tribunnews.com/Kontan)