DPR Minta Pemerintah Aktif Susun Strategi untuk Cegah Pertambangan Tanpa Izin
Pemerintah diminta menemukan akar permasalahan yang tepat untuk mencegah kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia, mengatakan sejak isu PETI merebak lebih dari 10 tahun lalu, Asosiasi senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah menyampaikan data-data dan memfasilitasi upaya penegakan hukum untuk memberantas aktifitas tanpa izin tersebut.
“Masing-masing perusahaan tentu punya upaya-upaya internal untuk meminimalkan dampak PETI dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum,” katanya.
Jika melihat pola praktik selama ini, lanjut Hendra, PETI bukan tidak mungkin PETI dicegah. Tinggal menunggu momen pergerakan harga komoditas batu bara.
“Intinya adalah penegakan hukum. Aktivitas yang tidak bertanggung jawab tersebut kerap terjadi jika ada lonjakan harga komoditas. Perusahaan anggota APBI juga senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian ESDM melaporkan aktivitas tersebut,” katanya.