Menko Airlangga Ingin Anggaran Pengurangan Risiko Bencana Ditingkatkan
Airlangga Hartarto menginginkan adanya peningkatan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam APBN maupun APBD.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menginginkan adanya peningkatan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam APBN maupun APBD.
"Pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh masyarakat dan aset-aset pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Airlangga, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, untuk mencapai target pengurangan potensi kehilangan produk domestik bruto (PDB) akibat bencana sebesar 0,1 persen pada 2024, maka peningkatan anggaran PRB dapat dilakukan melalui berbagai alternatif inovasi pembiayaan kebencanaan lainnya.
Baca juga: Tak Ada Nama Airlangga di Survei Litbang Kompas, Ini Tanggapan Golkar Jatim
Selain itu, pemerintah juga telah mendorong pengembangan skema Inovative Disaster Financing, antara lain melalui asuransi bencana dan pooling fund.
Terkait Dana Bersama Penanggulangan Bencana, kata Airlangga, hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021, dimana hal itu juga akan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya pada tahun ini agar dapat segera dimanfaatkan.
Baca juga: Menko Airlangga Apresiasi Komitmen dan Kerja Keras BNPB dalam Penanggulangan Bencana
Airlangga pun menyampaikan, mengenai stimulus ekonomi bagi masyarakat di daerah rawan bencana, perlu direncanakan secara baik dengan perspektif membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu menyebut, dalam hal ini dana desa dapat diberdayakan, tidak hanya untuk aspek mitigasi dan penanganan saja tapi juga untuk pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca pandemi ada pada kolaborasi, serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
"Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi risiko bencana, juga karakteristik sosial masyarakat,” papar Airlangga.
