Rapimnas Kadin Bahas Empat Isu Prioritas, Dari Kesehatan Hingga Net Zero Emission

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Nusa Dua, Bali, membahas isu-isu prioritas yang menjadi tantangan nasional.

Isu prioritas yang dibahas Kadin Indonesia bersama beberapa menteri antara lain soal kesehatan dan industrinya, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas serta peta jalan menuju Net Zero.  

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menerangkan, Kadin Indonesia memiliki 17 program, dalam Rapimnas 2021, 4 forum tersebut pilih sebagai tema skala prioritas.

"Karena sangat penting dan mendesak untuk didetailkan dalam program konkret sesuai situasi ekonomi nasional dan global. Nantinya kami juga akan memberikan rekomendasi terkait tema-tema tersebut untuk jadi masukan bagi kebijakan pemerintah," ucap Arsjad, Sabtu (4/12/2021).

Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 mengenai sektor kesehatan nasional dan industrinya, yang digelar di Tanjung Benoa Hall, BNDCC, Nusa Dua Bali, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat.

Baca juga: Kadin Deklarasikan Komitmen Net Zero Organization Tahun 2060

Menurut Budi, besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan.

"Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, KADIN Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," katanya.

Sementara itu, dalam forum bisnis bertemakan pemberdayaan ekonomi daerah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini investasi di daerah, terutama luar Jawa sudah mulai meningkat pesat.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah terus menyiapkan infrastrukturnya ditambah dengan adanya insentif yang lebih tinggi jika mau berinvestasi di luar Jawa.

"Adanya pemerataan ekonomi. Proyek besar, kontraktor utamanya boleh BUMN dan perusahaan besar, tapi subkontraktornya harus orang atau perusahaan daerah. Ini juga terkait dengan kebijakan pemangkasan birokrasi dan alur perizinan. Saat ini sudah diberikan ke PTSP," jelas Bahlil.

Baca juga: Hadiri Rapimnas, Airlangga Dorong Kadin Indonesia untuk Manfaatkan Momentum Presidensi G20 Indonesia

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya pedesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan KADIN Indonesia.

Untuk memajukan ekonomi desa, kata Tito, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya menyiapkan dana bagi perusahaan yang mau menggandeng kampus untuk melakukan riset serta menerima magang mahasiswa dan memfasilitasi sertifikasinya. Ini sejalan dengan program pengembangan SDM melalui vokasi dan industri yang dicanangkan KADIN Indonesia.

Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 yang mengangkat tema Road Map to Net Zero Emission, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terkait dana perubahan iklim, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini.