Golkar Sarankan Semua Pihak Merespons Secara Terbuka dan Antisipatif soal Aset Kripto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cryptocurrency atau mata uang kripto belakangan ini begitu diminati sebagai alat tukar ataupun investasi.

Muncul sejumlah pandangan terkait mata uang digital ini, salah satunya investasi yang memiliki low risk namun high return ataupun sebaliknya.

Melihat fenomena dari aset kripto ini, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar menggelar diskusi terkait pengaturan perdagangan kripto di Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mata uang kripto adalah realita baru yang harus diperhatikan manfaat dan dampaknya bagi perekonomian nasional.

Ia berharap semua pihak tidak alergi dengan kripto tetapi juga mempersiapkan segala hal agar dampak negatifnya bisa dikelola dengan baik.

Baca juga: Enam Juta Masyarakat Indonesia Jadi Investor Aset Kripto, Segini Nilai Transaksinya

“Sikap terbuka namun antisipatif sangat perlu bagi semua pihak, termasuk pembuat kebijakan dalam menanggapi kripto. Kita tidak boleh alergi karena bagaimanapun kripto adalah kenyataan saat ini dan masa depan, tetapi kita juga harus antisipatif agar bisa mengelola dampaknya,” kata Airlangga dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

Pernyataan Airlangga sangat beralasan mengingat kripto telah menjadi alternatif yang makin dirasakan kehadirannya, termasuk oleh negara besar sekalipun.

Baca juga: Nusron Pertanyakan Rencana Bappebti Dirikan Digital Future Exchange (DFX) untuk Aset Kripto

Ada beberapa negara yang berusaha menutup kehadiran kripto tetapi kemudian menyadari bahwa kripto adalah transformasi global yang kuat.

Pada akhirnya, masing-masing negara perlu beradaptasi dan mengakomodasi kriptodalam sistem keuangan dan industri investasinya.

Meskipun demikian, Golkar juga menyadari bahwa ada sisi dan dampak negatif kripto yang bisa berpengaruh secara luas dalam sektor keuangan dan ekonomi secara umum.

Baca juga: Bappebti: Pengguna Kripto di Indonesia Terus Bertumbuh Setiap Bulannya

Karena itu, Airlangga menekankan bahwa sikap antisipatif perlu dipunyai oleh para pembuat kebijakan di lingkup eksekutif dan legislatif.

“Semua pihak harus bisa melihat kripto secara komprehensif sehingga bisa melahirkan kebijakan terbaik. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatifnya,” kata Airlangga.

Airlangga menilai sikap pemerintah yang memasukkan kripto sebagai komoditas dan bukan mata uang adalah langkah bijak yang diambil pemerintah.

“Bukan hanya berkaitan langsung dengan undang-undang soal uang dan alat transaksi, tetapi ini adalah langkah untuk mengelola sisi-sisi kripto yang bisa memberi dampak kurang baik bagi perekonomian nasional,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Balitbang Jerry Sambuaga mengatakan, diskusi soal kripto kali ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tekad Golkar untuk selangkah lebih depan daripada partai lain.

Balitbang Golkar selalu memantau perkembangan terbaru di semua bidang sehingga bisa memberikan masukan yang perlu bagi para anggota Golkar yang punya posisi sebagai pengambil kebijakan.

Selain itu, menurut Jerry, diskusi Balitbang Golkar mengenai kripto ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi baik bagi internal Golkar maupun masyarakat umum mengenai fenomena baru dalam perdagangan komoditas ini.

Perdagangan setahun terakhir ini menjadi booming karena besarnya peminat.

Nilai perdagangan kripto di Indonesia menurut Bappebti telah mencapai Rp 370 triliun dengan pelanggan mencapai 6,4 juta orang.

Karena itu, perlu sosialisasi agar masyarakat dan pengambil kebijakan bisa mengambil posisi yang tepat dalam hal ini.

“Ada banyak keuntungan dan tentu ada potensi loss dalam perdagangan kripto. Karena itu masyarakat perlu tahu bagaimana bisa bertransaksi dengan aman dalam perdagangan kripto," ucap Jerry.

"Bagi pemerintah, banyak hal yang bisa dikembangkan tapi tentu pemerintah harus memastikan semua pihak dalam industri kripto mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah sebabnya pengambil kebijakan juga perlu punya visi yang sama soal kripto,” ucap Jerry.