Kepala BKPM : Biaya Pungli Jadi Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi RI
Saat masih menjadi pengusaha, Bahlil mengatakan biaya pungli membuat nilai produk menjadi tidak kompetitif
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan terjadi sebuah anomali di dalam rantai investasi Indonesia yang tumbuh tetapi tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, persoalan ini diakibatkan adanya pungutan liar (pungli).
“Ternyata ekor kita ini tinggi, ekor kita itu 6,6 persen ini yang membuat biaya mahal, biaya pungli macam-macam lah.
Bapak-bapak CEO pasti tahu,” kata Bahlil saat menjadi pembicara di Kompas100 CEO Forum ke-11, Kamis (21/1/2021).
Dia menceritakan pengalamannya saat masih menjadi pengusaha di mana biaya pungli membuat nilai produk menjadi tidak kompetitif.
Baca juga: Target Investasi Meleset, Presiden Tegur Luhut dan Bahlil
“Saya dulu jadi pengusaha biasanya biaya abu nawas (pungli, red) paling mahal.
Nah, biaya abu nawas ini hanya bisa diselesaikan dengan cara transparan,” tukasnya.
Bahlil menegaskan bahwa untung menghilangkan stigma pungli ini pemerintah hanya mengeluarkan perizinan berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS).
BKPM juga terus berupaya memudahkan izin berusaha melalui kemudahan akses, kecepatan, transparansi, dan lebih murah.
Menurut catatan BKPM, rasio produktivitas atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini masih mencapai 6,6 persen.
Angka itu lebih tinggi dari negara tetangga seperti Malaysia 4,5, Filipina 3,7, Thailand 4,4 dan Vietnam 4,6.
Artinya semakin tinggi ICOR maka tingkat efisiensi memeroleh izin berusaha semakin rendah.
